DALAM Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang berlangsung pada Senin (19/5/2025) kemarin, juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Kamaruddin, menegaskan perlunya pendekatan berbasis data dalam penanganan isu-isu krusial seperti banjir dan pengelolaan sampah.
Pernyataan ini disampaikan dalam konteks pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam untuk periode 2025–2029.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya mengedepankan aspek normatif, tetapi lebih fokus pada solusi substantif terhadap masalah yang ada,” kata Kamaruddin.
Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan kota yang lebih efektif.
Sementara itu, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Tapis Dabal Siahaan, menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan. Fraksi PKS, diwakili oleh Wirya Burhanuddin, juga mengusulkan agar proses pembahasan RPJMD melibatkan lebih banyak elemen masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas publik.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyusunan RPJMD ini,” ungkap Wirya.
Fraksi PKB, yang dipimpin oleh Surya Makmur Nasution, menyampaikan lima catatan penting. Dia menegaskan bahwa RPJMD harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta disusun berdasarkan kajian akademis, bukan sekadar mengkopi dokumen sebelumnya.
“Dokumen ini harus sistematis dan terencana dengan baik,” tegasnya.
Fraksi PAN-Demokrat-PPP, melalui juru bicaranya Muhammad, mengusulkan beberapa prioritas, termasuk peningkatan layanan kesehatan, perluasan lapangan kerja, dan program Batam Terang dengan penyediaan lampu tenaga surya. “Kami juga mendorong penambahan kecamatan agar program PSPK dapat lebih luas menjangkau masyarakat,” tambahnya.
Setelah semua fraksi menyampaikan pandangan mereka, pimpinan rapat, Budi Mardiyanto, menginformasikan bahwa tanggapan dari Wali Kota dijadwalkan pada rapat paripurna berikutnya, yang akan digelar pada Kamis (22/5/2025).
(sus)
