SEJUMLAH warga yang terdampak proyek peleberan jalan Right of Way (ROW) di kawasan Marina City Sekupang, mendatangi kantor walikota Batam, Jum’at (31/10/2025).
Kedatangan warga tersebut guna menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain terkait kejelasan batas lahan, mekanisme ganti rugi, serta penataan kembali tempat tinggal pasca penggusuran.
Mereka berharap pemerintah kota (Pemko( Batam memberikan pendampingan dan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat kecil.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam (saat itu), Firmansyah, menerima audiensi dari perwakilan warga tersebut, yang juga dihadiri sejumlah pejabat Pemko Batam yang terkait.
Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka itu, Firmansyah menegaskan bahwa pembangunan pelebaran jalan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus transportasi, terutama di kawasan pesisir barat.
Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan dalam setiap langkah pembangunan.
“Kami akan menampung seluruh aspirasi dan melakukan koordinasi lintas instansi agar solusi yang diambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Firmansyah.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh masukan warga akan segera dilaporkan kepada Wali Kota Batam, serta instansi teknis terkait, guna memastikan proses penanganan dilakukan sesuai ketentuan dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
“Kami akan memastikan setiap langkah pembangunan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Prinsipnya, pembangunan harus berjalan, tetapi warga juga harus mendapat perlakuan yang adil,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, menambahkan bahwa Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
“Transparansi informasi menjadi kunci. Kami ingin masyarakat mengetahui setiap tahapan pembangunan yang berlangsung,” ungkap Rudi.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif. Pemerintah Kota Batam berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan dengan langkah konkret, termasuk pembentukan tim kecil untuk memverifikasi data warga terdampak serta mengkaji opsi penanganan yang tepat dan berkeadilan.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Batam sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup, konektivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin maju. (*)
