WACANA Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas menjadi provinsi baru mendapat respons dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad. Ansar mendukung Natuna dan Anambas menjadi provinsi baru di Indonesia.
Menurut Ansar, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan pemerintah. “Saya menyambut baik wacana pemekaran Provinsi Natuna Anambas yang namanya nanti silakan disepakati,” ujar Ansar.
Menurutnya, pemekaran Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas sebagai provinsi dapat mempersingkat rentang kendali birokrasi. Selain itu, permasalahan kedaulatan negara juga menjadi aspek penting agar tidak diklaim negara lain.
“Rentang kendalinya jauh sekali. Lalu persoalan kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar-tawar karena tidak boleh sejengkal tanah atau laut Indonesia dicaplok pihak lain,” tegasnya.
Salah satu syarat teknis yang dinilai dalam pembentukan daerah otonom yakni jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang ada. Hal ini nantinya akan dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam menangani masyarakatnya.
Jumlah penduduk di Natuna dan Kepulauan Anambas tidak memenuhi syarat dalam pembentukan daerah otonom. Namun jika dilihat dari aspek kedaulatan, Natuna dan Kepulauan Anambas diyakini bisa menjadi provinsi.
“Saya yakin pemerintah pusat akan merestui lahirnya Provinsi Natuna Anambas kalau dilihat dari aspek kedaulatan. Beberapa institusi di Natuna juga akan dipimpin oleh pejabat setingkat jenderal bintang satu,” katanya.
Secara geografis, Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas berhadapan langsung dengan beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia, Thailand, hingga China. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat karena ancaman kedaulatan.
Ansar juga menyampaikan persetujuannya terkait wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas ke Kementerian Dalam Negeri saat menghadiri pertemuan gubernur se-Indonesia. Menurutnya, tidak ada alasan ia menolak pembentukan Provinsi Natuna Anambas.
“Urusan persaudaraan dan persahabatan tidak akan pernah terpisah. Maka, kita doakan nanti PLT Gubernur pertamanya pak bupati nanti,” paparnya.
Ansar menyebutkan, Natuna memiliki potensi gas alam cair yang luar biasa. Potensi cadangan gas alam cair yang sudah terbukti di Natuna sebesar 49 triliun kaki kubik, bahkan sampai 123 triliun kaki kubik.
Untuk itu, pemerintah harus bisa membentengi potensi tersebut dengan pertahanan dan keamanan. “Jadi tidak ada alasan orang datang kesini, bisa jadi karena itu. Maka kita harus bentengi itu dengan pertahanan keamanan,” jelasnya.
(*)
Sumber: Sindonews.com
