SEBAGAI langkah strategis memperkuat pengelolaan kawasan perdagangan, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan revisi ketiga dari PP Nomor 46 Tahun 2007, yang mengatur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam secara ex officio.
Respon positif datang dari Amsakar Achmad, Wali Kota Batam terpilih untuk periode 2025-2030. Ia menyatakan kesiapan untuk mengemban tanggung jawab baru ini, menegaskan pentingnya pelaksanaan amanah dengan baik.
“Tidak ada kata tidak siap bagi kami penyelenggara ini. Ketika amanah diberikan, kami mesti laksanakan itu dengan baik. Kami mesti all out untuk mensukseskan kebijakan itu”, katanya.
Namun, Amsakar mengakui bahwa ia terkejut dengan cepatnya penerbitan PP tersebut, yang sebelumnya hanya diketahui olehnya dalam bentuk kisi-kisi.
“Kami baru mendengar soal kebijakan ini, dan ternyata hari ini sudah resmi beredar,” katanya, menunjukkan betapa dinamisnya proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.
Meskipun belum berkomunikasi dengan Kemenko Perekonomian terkait BP Batam, Amsakar dan Li Claudia Chandra kini tengah mempersiapkan pelantikan mereka.
“Kami akan mendalami lebih lanjut tentang struktur kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan ini,” tambahnya.
Amsakar juga menyoroti beberapa terobosan yang akan dilakukan dalam menjabat sebagai kepala BP Batam. Salah satu fokus utamanya adalah sinkronisasi tata ruang antara pemerintah kota dan master plan BP Batam, untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan lahan bagi investasi.
“Kami berharap master plan ini terintegrasi dengan RPJMD Kota Batam,” ungkapnya.
Peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian utama Amsakar dan Li Claudia. Dengan target pertumbuhan ekonomi Batam yang telah mencapai 7,4 persen pada 2024, mereka optimis bisa meningkatkan angka tersebut hingga mencapai dua digit.
“Kami perlu mengundang lebih banyak investor dan mengkolaborasikan kebijakan dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
(sus)
