PRESIDEN Prabowo Subianto dan mantan presiden Joko “Jokowi” Widodo mendapat kritik atas pernyataan dukungan terang-terangan mereka terhadap pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pekan depan.
SEJUMLAH analis menilai tindakan mereka yang secara eksplisit mendukung calon kepala daerah tertentu melanggar prinsip etika politik karena kedua tokoh itu memiliki potensi menyalah gunakan fasilitas negara.
Awal November, Prabowo secara terbuka meminta masyarakat Jawa Tengah mendukung calon gubernur Ahmad Luthfi dan pasangannya Taj Yasin melalui sebuah video berdurasi lima menit yang diunggah di akun Instagram @ahmadluthfi_official.
“Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu pada Jenderal Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin Maimoen,” ujar Prabowo dalam video tersebut.
Pasangan Luthfi-Yasin diusung sembilan partai politik besar, termasuk Gerindra, Nasdem, Golkar, PAN, dan PKB, menghadapi pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang hanya didukung PDI Perjuangan.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Soegijapranata, Andreas Pandiangan, menyebut keterlibatan Presiden Prabowo dalam Pilkada ini tidak sehat bagi demokrasi. Meski, Prabowo sempat membantah bahwa dukungan dia sebagai kapasitas ketua partai.
“Prinsip politik lokal adalah kesempatan masyarakat lokal mengelola sendiri pertarungannya. Jadi alangkah tidak eloknya bila pertarungan di Jateng, ikut jadi perhatian Pak Prabowo sebagai presiden,” ujar Andreas kepada BenarNews.
“Jadi Pilgub Jateng pertarungannya tidak bebas. Sudah ada kekuatan besar, ikut cawe-cawe.”
Andreas menambahkan alasan Prabowo bertindak sebagai ketua umum Partai Gerindra juga tidak bisa diterima, karena sebagai kepala negara, mantan Danjen Kopassus itu seharusnya bersikap netral.
Menurut Andreas, Indonesia pascareformasi mempunyai keunikan yaitu keragaman penguasa politik di daerah. Para pemimpin daerah, kata dia, tidak selalu sebangun dengan konfigurasi politik nasional maupun kelompok politik yang dominan di DPRD setempat.
“Jadi artinya bukan persoalan presiden boleh kampanye atau tidak, tapi bagaimana mengelola negara dengan budaya politik yang baik, paham kapan tampil kapan tidak perlu menunjukkan diri,” ujar dia.
Senada dengan Andreas, pengajar politik dari dari Universitas Airlangga, Ali Sahab, menilai keterlibatan presiden dalam mendukung pasangan calon rawan konflik kepentingan.
“Secara aturan diperbolehkan, namun kurang etis karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan, karena presiden menguasai sumber-sumber kekuasaan,” ujar dia.
Sementara itu, Jokowi juga ikut berkampanye untuk pasangan Luthfi-Yasin di Banyumas dan Blora. Jokowi mengklaim pasangan tersebut mampu bersinergi dengan pemerintahan Prabowo dalam lima tahun mendatang.
Namun, dukungan Jokowi terhadap kandidat tertentu tersebut menimbulkan pertanyaan terkait independensi dan pengaruhnya di pemerintahan, mengingat dia adalah ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan Jokowi pada kandidat-kandidat yang berlaga pada Pilkada 2024 bukan hanya untuk Luthfi-Yasin, tetapi juga untuk Jakarta dan Jawa Timur, dua provinsi penting lainnya di samping Jawa Tengah.
Sesaat setelah turun dari kursi kepresidenan 20 Oktober lalu, Jokowi langsung bertemu dengan sejumlah kandidat yang bertarung dalam Pilkada di Jateng, Jawa Timur dan Jakarta.
Pada pemilihan gubernur Jakarta, Jokowi menyatakan dukungannya pada pasangan Ridwan Kamil – Suswono.
Dalam pertemuan dengan Ridwan pada Senin malam di Jakarta, Jokowi mengatakan bahwa mantan gubernur Jawa Barat itu adalah sosok tepat untuk memimpin Jakarta, dengan rekam jejak baik sehingga mampu menyelesaikan segala persoalan Jakarta.
Pengamat politik menilai langkah Jokowi mencerminkan persaingan antara PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Presiden Prabowo.
Persaingan ketat di Jawa Tengah
KETERLIBATAN dua orang tokoh politik ini, menurut pengamat dari Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, Luthfi Makhasin, menunjukkan ada persaingan yang ketat antara kekuatan politik di Jawa Tengah, yang mempunyai penduduk hingga 37, 6 juta jiwa.
Provinsi ini secara tradisional adalah basis suara PDI Perjuangan. Pada pemilu legislatif 2024 lalu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini meraih 5,2 juta suara dari 19,8 juta suara sah. Partai banteng ini menang di 12 dari 13 daerah pemilihan untuk DPRD provinsi.
PDI Perjuangan mencalonkan Andika Perkasa, mantan panglima TNI didampingi Hendrar Prihadi, mantan Walikota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah.
Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang diumumkan pada Sabtu (16/11), pasangan Andika-Hendi unggul tipis dengan perolehan 50,4% dibanding Luthfi-Yasin 47%.
Makhasin, mengatakan pemilihan gubernur Jateng juga menjadi gambaran pertarungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri dan mantan presiden Jokowi, eks-kader partai banteng tersebut yang tidak mendukung partai itu dalam pemilihan presiden Februari lalu.
“Bukan rahasia lagi bahwa ada ketidakcocokan antara Jokowi dan Ibu Mega secara pribadi. Ini berimbas pada persaingan kelembagaan PDI Perjuangan vs KIM Plus di Jateng,” ujar Makhasin kepada BenarNews.
Analis politik dari Universitas Diponegoro di Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan Pilkada serentak di pulau Jawa adalah pertarungan ulang pemilihan presiden.
Pertarungan politik pada pemilihan kepala daerah kali ini tidak saja melibatkan tokoh-tokoh lokal, namun figur-figur nasional dan lebih agresif pada tahun ini, ujarnya.
“Pertarungan pilkada Jateng sebetulnya miniatur dari pertarungan pilpres karena tokoh-tokoh nasional turun gunung termasuk Prabowo yang melakukan endorsement kepada cagub di Jateng,” ujar dia.
Menurut dia, saat ini masyarakat Jawa Tengah diuji otonominya untuk memilih calon gubernur yang sesuai dengan kebutuhan.
“Apakah mereka akan terpengaruh oleh para tokoh atau kekuatan parpol atau memilih Jateng menjadi pemilih rasional,” ujar dia.
Namun, menurut Andreas, seharunya para pemimpin politik tidak membawa residu Pilpres 2024 ke Pilkada. “Seharusnya seminim mungkin Pilgub ini dikaitkan dengan Pilpres, karena sudah usai. Petanya nol lagi, panggungnya beda.”
