ALOKASI anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kepri disepakati sebesar Rp705,5 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepri Naharudin mengatakan angka itu muncul sebagai hasil rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Kepri untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
Dasar hukum dalam pengalokasian anggaran tersebut yakni Permendagri No. 20/2020 dan Instruksi Mendagri No. 1/2020.
“Perubahan fokus kegiatan dibutuhkan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial akibat pandemi COVID-19,” ujarnya di Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepri, pada Minggu (12/4/2020) kemarin.
Naharudin menjelaskan Pemprov Kepri mengalokasikan dana Rp167,5 miliar. Dana itu antara lain untuk penanganan kesehatan Rp60,9 miliar, dampak ekonomi Rp52,0 miliar dan jaring pengaman sosial Rp54,6 miliar.
Pemkot Batam mengalokasikan Rp315 miliar untuk penanganan COVID-19. Jumlah terbesar untuk jaring pengamanan sosial Rp216 miliar. Untuk penanganan kesehatan di Batam Rp27,7 miliar, dana untuk menanggulangi dampak ekonomi Rp34,3 miliar dan belanja tidak terduga Rp37 miliar.
Pemkot Tanjungpinang mengalokasikan Rp31,4 miliar dengan perincian penanganan kesehatan Rp10,2 miliar, dampak ekonomi Rp2 miliar, dan jaring pengaman sosial Rp19,2 miliar.
Kabupaten Karimun menyiapkan Rp20,4 miliar dengan perincian untuk penanganan kesehatan Rp3,6 miliar, jaring pengaman sosial Rp6,4 miliar, dan belanja langsung Rp10,4 miliar.
Kabupaten Bintan mengalokasikan Rp65,4 miliar dengan perincian penanganan kesehatan Rp12,2 miliar, dampak ekonomi Rp53 miliar, dan jaring pengaman sosial Rp200 juta.
Kabupaten Lingga menyiapkan Rp36 miliar dengan rincian penanganan kesehatan Rp4,2 miliar, dampak ekonomi Rp600 juta, jaring pengaman sosial Rp6 miliar, anggaran dana insentif daerah Rp5,6 miliar, dan antisipasi Rp19,6 miliar.
Selanjutnya Kabupaten Anambas mengalokasikan Rp53 miliar dengan perincian untuk penanganan kesehatan Rp24,4 miliar, dampak ekonomi Rp3,2 miliar, dan jaring pengaman sosial Rp25,4 miliar.
Terakhir, Kabupaten Natuna mengalokasikan anggaran Rp16,8 miliar dengan perincian penanganan kesehatan Rp15,6 miliar dan jaring pengaman sosial Rp1,2 miliar.
Naharudin menjelaskan rencana tersebut akan direalisasikan secepatnya karena diperlukan dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi terjadi akibat COVID-19.
Rencana ini 2 hari lalu juga sudah disampaikan kepada Plt. Gubernur Kepri, Isdianto. Rencana ini diharapkan mendapatkan respons positif dari DPRD Kepri untuk segera dibahas bersama.
“Ini kita prioritaskan sehingga seluruh pemda di Kepri harus mengubah fokus kegiatan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” kata Naharudin.
(*/yum/GoWestID)
