MENTERI Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyebutkan nantinya di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bukan hanya ada perusahaan kaca asal China yakni Xinyi Group, namun juga beberapa perusahaan lainnya yang akan berinvestasi di kawasan itu.
Ia merinci setidaknya ada 10 proyek besar yang akan digarap sebagaimana disepakati dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Investasi/BKPM RI dengan Xinyi International Investments Limited pada 28 Juli 2023 lalu.
Ke 10 proyek tersebut yaitu pembangunan kawasan industri terintegrasi; pabrik pemrosesan pasir silika; industri soda abu; industri kaca panel surya; industri kaca float; industri silikon industrial grade; industri polisilikon; industri pemrosesan kristal; industri sel, dan modul surya serta industri pendukung.
Bahlil menjelaskan total investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, senilai 11,6 miliar dolar AS atau setara Rp174 triliun merupakan proyek pembangunan ekosistem industri yang besar.
“Jadi 11,6 miliar dolar AS ini bukan hanya bikin pabrik kaca, tapi ini bagian yang akan kita bangun. Ini satu ekosistem besar. Dan perusahaan ini (yang investasi), bukan hanya Xinyi tapi memang dia adalah yang di depan. Ada beberapa perusahaan yang lain,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (2/10/2023).
Proyek-proyek tersebut ditargetkan bisa mulai masuk tahapan konstruksi pada November 2023. Adapun dari total 17.600 ribu hektare Pulau Rempang, hanya sekitar 8.142 hektare saja yang bisa dikembangkan karena sisanya merupakan kawasan hutan lindung.
Luasan itu terdiri dari 570 hektare areal dengan status APL (Areal Penggunaan Lain) dan seluas 7.572 hektare berstatus HPK (Hutan Produksi Konvensi).
“Dari total 7 ribu hektare lebih, yang kita pakai tahap pertama itu 2.300 hektare. Jadi kita tidak pakai yang 8 ribu hektare ini. Tidak,” ujarnya.
Bahlil juga menekankan bahwa areal berstatus HPK tengah dalam proses final penurunan status menjadi APL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar bisa digunakan untuk jadi area industri. Setelah rampung, barulah kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa mengeluarkan sertifikat lahannya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya lantaran banyak informasi liar yang beredar di media sosial soal rencana investasi di Rempang. Ia bahkan mengaku dikomentari sebagai menteri yang berbohong dan bodoh karena ramainya kabar liar yang berseliweran.
“Jadi tidak semua 17 ribu (lahan digunakan). Saya kadang bingung, kita katakan informasi liar itu lebih shahih dari informasi yang benar,” katanya.
“Ini penting saya luruskan, karena ada yang bilang ini Menteri Investasi bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, mana pernah saya bohongi publik atau bohong terhadap investasi yang saya sampaikan kemudian tidak terealisasi. Saya sekolah di kampung tapi nggak bodoh-bodoh bangetlah,” ujarnya.
(ade)
