PARTAI Golkar, partai terbesar di kedua di Indonesia, menunjuk Bahlil Lahadalia yang juga loyalis Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebagai ketua umum yang baru untuk lima tahun ke depan pada Rabu (21/8/2024).
PARA analis mengatakan langkah Bahlil menjadi ketua umum Golkar merupakan manuver Jokowi agar tetap memiliki pengaruh di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, saat dirinya lengser sebagai presiden pada Oktober mendatang.
Jokowi telah menjabat maksimal dua periode sebagaimana aturan konstitusi dan pengaruh politiknya telah membantu memastikan mantan pesaingnya dalam Pemilu 2014 dan 2019, Prabowo, memenangi pemilihan presiden Februari dengan selisih besar.
Bahlil, yang diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Senin, terpilih secara aklamasi dalam Musyarawah Nasional ke-11 partai di Jakarta menyusul mundurnya Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekenomian, sebagai ketua umum partai pada 9 Agustus lalu.
“Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadiri peserta Munas XI setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Golkar periode 2024-2029? Setuju?” kata Ketua Sidang Adies Kadir.
“Setuju,” jawab para peserta musyawarah.
“Raja Jawa”
DALAM pidatonya usai terpilih, Bahlil mengatakan bahwa partainya harus hati-hati dengan sosok “Raja Jawa” jika tidak ingin celaka.
“Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main (dengan) barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu,” ujar Bahlil tanpa merinci sosok yang dimaksud “Raja Jawa”.
Namun Ambang Priyonggo, pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara, mengatakan istilah “Raja Jawa” merujuk pada Presiden Jokowi karena dia pemimpin yang berasal dari Solo dan memiliki peran politik yang sangat kuat.
“Kalau melihat konteks perpolitikan saat ini, itu kelihatan sekali semiotik maknanya merujuk kepada gaya kepemimpinan Jokowi,” ujar Ambang kepada BenarNews.
Bahlil juga membantah terpilihnya dia sebagai ketua umum Golkar sebagai bentuk intervensi dari Jokowi.
“Intervensi pemerintah, intervensi yang mana? Nggak ada itu intervensi, jadi nggak ada,” kata Bahlil dalam konferensi pers.
Golkar dijadwalkan untuk mengadakan musyawarah nasional pada Desember mendatang, namun pengunduran diri Airlangga yang tiba-tiba membuat agenda tersebut dimajukan. Dalam musyawarah nasional kali ini, Bahlil menjadi satu-satunya kandidat ketua umum.
Dalam pemilu tahun ini, Golkar meraih 15% suara yang menjadikannya partai dengan perolehan terbesar kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 16% suara.
Tangan Jokowi di Golkar?
UJANG Komaruddin, direktur Indonesia Political Review, mengatakan terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan Jokowi.
“Golkar tidak pernah jadi oposisi, apalagi Golkar juga partai koalisi Prabowo-Gibran, di mana Gibran juga adalah anaknya Jokowi,” ujar Ujang kepada BenarNews.
Ujang menambahkan operasi menjadikan Bahlil sebagai ketua umum Golkar sudah berlangsung sejak lama karena Bahlil merupakan menteri dan orang dekat Jokowi.
“Lewat Bahlil, Jokowi bisa mengendalikan Golkar. Saat Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, Bahlil juga bisa mengamankan kepentingan Jokowi baik dari segi hukum, bisnis, dan politik,” ujar Ujang.
Kemunduran demokrasi Golkar?
SEORANG pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar secara aklamasi sebagai sebuah kemunduran pada demokrasi partai. Sebab selama ini pemilihan ketua umum Golkar selalu diwarnai banyaknya kandidat dan pertarungan gagasan.
“Track record Golkar dari dulu mereka memiliki banyak faksi yang membuat banyak alternatif calon ketua umum. Demokrasi di internal Partai Golkar berjalan. Ini yang membedakan Golkar dari partai-partai yang lain,” ujar Aisah Putri Budiatri kepada BenarNews.
“Tapi itu tidak terlihat sekarang. Jadi Partai Golkar sekarang mundur,” tanyanya.
Aisah mengatakan sangat normal jika dikatakan bahwa terpilihnya Bahlil tidak lepas dari peran Presiden Jokowi yang ingin terus memiliki pengaruh dalam kekuasaan meski tak lagi menjabat penguasa.
Apalagi, kata Aisah, sudah sejak lama Jokowi mengatakan ingin kebijakannya tetap dapat dilanjutkan pemerintahan Prabowo.
“Situasinya tak mungin kalau Jokowi tak punya jaket (kendaraan) politik. Anaknya sebagai wakil presiden juga harus punya jaket politik,” tutur Aisah.
Aisah mengatakan Golkar dipilih Jokowi karena partai berlambang pohon beringin itu sangat strategis sebagai kendaraan politik.
“Walau identik dengan partai Orde Baru, Golkar terbukti bisa bertahan pada era Reformasi. Bahkan tetap menjadi partai besar,” ujarnya.
Pengamat politik Universitas Airlangga Ali Sahab mengatakan mengatakan pemilihan dalam konteks demokrasi pasti ada kontestasi, jadi kalau Bahlil terpilih aklamasi pasti dia merupakan sosok luar biasa karena Golkar termasuk partai dengan dinamika tinggi.
“Nanti waktu yang membuktikan apakah kepemimpinan Bahlil lebih baik dengan kepengurusan sebelumnya atau tidak. Kepemimpinan seseorang akan teruji oleh tantangan dan waktu,” ujar Ali kepada BenarNews.
Usulan Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina
SEBELUMNYA, politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengungkap ada permintaan para kader di daerah agar Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina.
Para analis sepakat bahwa adanya usulan itu tak lepas dari upaya mengikat Jokowi dengan partai.
“Kalau jadi ketua umum terlalu vulgar, maka Jokowi masuk Golkar sebagai Ketua Dewan Pembina,” kata Ambang.
___
Arie Firdaus berkontribusi dalam berita ini.
