KEPALA Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Irvansyah pada Senin (3/3) mengatakan bahwa anggaran lembaganya saat ini jauh dari ideal untuk menjaga perairan Indonesia, menyusul kebijakan efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemangkasan anggaran untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan protokoler, membuat anggaran Bakamla turun drastis dari Rp1 triliun menjadi hanya sekitar Rp300 miliar, kata Irvansyah.
Instruksi Presiden “menyebabkan turunnya anggaran Bakamla untuk melakukan pengamanan dan pengawasan laut,” ujar Irvansyah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR.
“Kita ada yang nggak jadi beli speedboat, duitnya nggak cukup. Alas tulis kantor berkurang, perjalanan dinas dan protokoler dipangkas, semua rapat dilakukan via Zoom. Hikmahnya, meeting sambil minum air putih biar sehat,” tambahnya.
Irvansyah mengungkapkan bahwa bahkan sebelum kebijakan efisiensi, anggaran Bakamla sudah sangat terbatas dan hanya mampu memenuhi 10 persen dari kebutuhan ideal untuk berfungsi sebagai coast guard yang efektif dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Keterbatasan ini juga berdampak pada jumlah personel Bakamla, yang saat ini hanya sekitar 1.300 orang, tersebar di seluruh Indonesia, baik di kantor pusat maupun di kapal patroli di lautan, ujarnya.
Sementara itu, armada Bakamla terdiri dari satu kapal berukuran 110 meter, tiga kapal berukuran 80 meter, tiga kapal berukuran 48 meter, serta puluhan kapal kecil—jumlah yang dinilai masih jauh dari ideal untuk ukuran coast guard.
Selain minimnya sumber daya, Irvansyah juga menyoroti tumpang tindihnya kewenangan dalam keamanan laut, yang saat ini melibatkan berbagai instansi, seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Polairud di bawah Kepolisian RI.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia memiliki coast guard dan RUU Keamanan Laut yang menjalankan fungsi universal secara utuh dan komprehensif,” ujarnya.
Pengamat pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai bahwa Bakamla perlu menerapkan langkah strategis agar tetap efektif dalam menjalankan tugasnya di tengah keterbatasan anggaran.
“Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Bakamla dapat mengoptimalkan teknologi seperti satelit, radar, dan drone untuk patroli laut,” ujarnya kepada BenarNews.
Selain itu, kolaborasi dengan TNI AL, Polri, serta sektor swasta yang memanfaatkan ruang laut juga dapat meningkatkan efisiensi pengawasan, tambahnya.
Edukasi kepada masyarakat mengenai ancaman maritim juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengawasan laut, kata Khairul. Pendekatan berbasis data dalam memprediksi ancaman serta respons cepat juga akan memungkinkan intervensi yang lebih efektif.
“Dengan logika yang tepat dan kolaborasi yang baik, pengamanan laut tetap dapat berjalan efektif,” pungkasnya.
