Hubungi kami di

Tanjung Pinang

Bambang: Perlu Tingkatkan Pengawasan di SPBU | Kepri Dapat Tambahan Kuota BBM

Terbit

|

Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, membuka sosialisasi implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019, di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (24/11/2022). F. Dinas Kominfo Tanjungpinang

ASISTEN Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Bambang Hartanto, berharap kouta bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tersedia itu dapat terdistribusikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Untuk itu, kata Bambang, perlu adanya pengaturan pendistribusian dari awal sampai akhir tahun sesuai kebutuhan secara merata berdasarkan kuota.

Hal itu disampaikan Bambang saat mengikuti sosialisasi implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 17 tahun 2019, yang dibuka Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (24/11/2022).

“Jangan sampai terjadi antrean panjang untuk pengisian BBM karena faktor keterbatasan atau keterlambatan distribusi di tempat pengisian bahan bakar, sehingga mengakibatkan kemacetan dan kerawanan lalu lintas,” tutur Bambang.

Menurutnya, untuk menghindari antrean dan kecukupan kuota yang telah ditetapkan, pembelian BBM bersubsidi perlu diterapkan pembatasan dan pengawasan penjualan oleh SPBU itu sendiri dengan ketat dan adanya sanksi. Hal ini untuk meminimalisir pendistribusian yang tidak tepat sasaran.

BACA JUGA :  Ansar Dorong UMKM Manfaatkan Pinjaman Modal Bunga Nol Persen dari Bank Riau Kepri

“Pengawasan di SPBU perlu ditingkatkan. Karena, sudah ada aturan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis solar, salah satunya menggunakan kartu subsidi solar Brizzi atau Fuel Card,” ucap Plt. Kepala Dinas Kominfo ini.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan Kepri ini termasuk wilayah provinsi kepulauan yang cukup besar dari provinsi kepulauan lainnya, sekitar 96% merupakan lautan, hanya sekitar 4% daratan, dan memiliki 2.408 pulau yang tersebar di wilayah Kepri.

“Pembahasan terkait peraturan BPH migas No. 17/2019 ini adalah hal yang menjadi isu aktual di tengah masyarakat, karena memang berdampak bagi masyarakat kepulauan,” ujarnya.

Ansar menyebutkan, saat ini jumlah rumah tangga perikanan di Kepri sebanyak 196 ribu rumah tangga. Masing-masing terdiri dari para pelaku usaha di bidang perikanan skala besar, menengah, dan juga pelaku perikanan kecil.

Sebagian besar masyarakat itu mengantungkan hidupnya dalam pemanfaatan kepulauan. Apalagi, selama ini salah satu yang menjadi sumber energi kegiatan mereka adalah ketersediaan bahan bakar minyak.

“Namun, karena adanya rasionalissi distribusi minyak ke daerah-daerah, maka kami juga terdampak,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Antisipasi DBD, Pemkab Bintan Turunkan Tim Khusus

Maka itu, kata Ansar, Pemprov Kepri bersama kabupaten dan kota terus melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan ke pertamina, BPH migas, dan pemerintah pusat untuk penyediaan bahan bakar minyak di Kepri.

“Alhamdulillah, 2022 ini, Kepri mendapat tambahan kuota sebesar 15% jenis BBM tertentu. Kemudian yang khusus pertalite 20%,” ujarnya.

“Termasuk usulan kita di 2023, nanti akan kita bicarakan bersama kepala daerah kabupaten kota, supaya ketersediaan berbagai bahan bakar minyak ini tersedia di Kepri,” tambah Ansar.

Oleh karena itu, ia meminta agar semua aparatur penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah kabupaten dan kota ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi ini. Jangan sampai masyarakat yang berhak tidak bisa menikmati BBM bersubsidi.

“Kita harus bekerja sama membantu mengawasi ini secara efektif. Sumber-sumber informasi bapak ibu semua, kalau ada aparat daerah yang bermain, sampaikan ke kita. Karena ini penting, supaya apa yang diberikan kepada kita berjalan dengan baik, tepat sasaran,” tegasnya.

(*)

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid