GUBERNUR Kepri, Ansar Ahmad menghadiri kegiatan opening ceremony Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2022 di Hotel Marriot Harbour Bay Batam, Rabu (30/3).
“Saya sebagai key opinion leader merasa terhormat dan ini tentunya menjadi pendorong semangat kami untuk mengimplementasikan afirmasi program dalam rangka mempercepat program bangga buatan Indonesia dengan memanfaatkan semaksimal mungkin produk- produk Indonesia atau produk lokal yang harus jadi kebanggaan kita semua,” ucapnya.
Dengan tema “expanding to new market, recover together recover stronger”, maka acara ini merupakan kesempatan untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, juga bisa memadukannya dengan budaya Melayu.
“Makanya ada tagline GMP yang kita padukan dengan kegiatan ini,” ujarnya.
Ansar kemudian menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi belanja daerah di Kepri. Pada awalnya, total belanja Rp 3,6 triliun, maka setelah diinventarisasi, ada Rp 1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN, dan akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini.
Karena pemerintah telah menargetkan 40 persen belanja dari inventerisasi tersebut, maka Rp 971 miliar atau 50,93 persen yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Kepri.
“Saya juga mendorong Walikota dan Bupati untuk segera melakukan hal yang sama. Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves dan kita nanti concern untuk mengimplementasikan ini untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri juga telah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong percepatan produksi UMKM di daerah. Salah satu tugasnya yakni telah memulai input e-katalog walalupun baru produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia.
“Produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran akan segera kita masukan ke e-katalog dan kurasi ini akan terus kita lanjutkan bersama-sama agar lebih banyak produk lokal yang bisa kita masukan ke dalam e-katalog nantinya,” ungkapnya.
Kemudian, karena Kepri bukan merupakan daerah produsen besar produk dalam negeri, dikarenakan banyak industri-industri yang memproses barang setengah jadi, maka Ansar mengatakan akan berusaha mendorong program hilirisasi produk di Kepri, sehingga produk-produk industri di Kepri nanti mampu menambah item jumlah produk-produk jadi yang bisa masuk ke e-katalog Nasional. Hal ini mengingat produk-produk di Kepri rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya.
“Kami menitipkan kepada bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif- insentif yang bisa diberikan kembali oleh pemerintah kepada industri atau perusahaan yang melakukan hililirisasi produk, agar semakin banyak produk yang bisa kita ikut sertakan di e-katalog lokal, sektoral bahkan e-katalog Nasional,” harapnya.
Ansar juga menyampaikan usulan ini, karena pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan bangga buatan Indonesia (BBI), namun dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia.
“Saya kira bangga buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini agar kedepan memiliki kualitas yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usulnya.
Pemerintah pusat hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat, karena ketika BBI ini diterapkan, maka 40 persen dari belanja di daerah, pusat, BUMN dan lainnya harus tercukupi kebutuhan intinya.
Ansar mencontohkan, ketika sedang membangun struktur bangunan maka akan membutuhkan besi, maka ketersediaan besi dan lainnya harus tersedia dengan cukup.
“Jika tidak, maka ketika kita harus menunggu berbulan-bulan pemesanan itu melalui e-katalog, akan menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan tidak menutup kemungkinan kita akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” paparnya.
“Kita berharap juga pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi sehingga ketika kita melaunching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ansar juga menyampaikan pesan dari para pelaku UMKM kepada para Menteri bahwa sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021, produk-produk hasil UMKM di Batam yang dikirim ke daerah luar Batam, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.
Para pelaku UMKM meminta agar pemerintah bisa memberikan diskresi, agar produk UMKM bisa lebih kompetitif. Bentuk diskresi itu berupa pembebasan PPN.
“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM disini. Harapan mereka melalui pertemuan ini kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang dapat dihasilkan melalui masukan dari para Menteri yang hadir pada saat ini,” harapnya.
Dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemprov Kepri telah melakukan beberapa program ke masyarakat, diantaranya memberikan bantuan modal Rp 20 juta rupiah tanpa bunga.
“Tahun lalu kita mentargetkan Rp 40 miliar dan mulai Okober kita terapkan hingga Desember terserap lebih dari Rp 30 miliar. Dan tahun ini kita lanjutkan agar UMKM yang membutuhkan modal kerja mereka bisa mendapatkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah untuk mengimplementasikan itu,” jelasnya
Selanjutnya, Pemprov Kepri bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga telah mengalokasikan Rp 1,4 miliar untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan OPD. Tujuannya adalah untuk membantu produk-produk UMKM kita bisa tembus ke pasar internasional, karena dengan alat ini, masa kadaluarsa produk menjadi lebih lama.
“Kalau ini sukses insyaallah kita akan berikan bantuan di semua Kabupaten dam Kota di Kepri dalam rangka komitmen kita mendorong UMKM kita kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Pemprov Kepri secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para UMKM di Kepri, dalam rangka untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produk. Sehingga e-katalog yang ada kedepannya bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Kepri sudah tembus 3,43 persen, yang sebelumnya di 2020 tumbuh minus 3,80 persen. Dengan dorongan TKDN dan pengembangan UMKM, serta dibukanya pariwisata kembali, maka diperkirakan perekonoian tembus pada angka 5 sampai dengan 6 persen di tahun 2022.
“Kami ucapkan terikasih atas kolaborasi ini, mudah-mudahan kolaborasi daerah dan pusat yang harmonis seperti ini akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.
Adapun pembukaan Gernas BBI ini secara resmi ditandai dengan penabuhan kompang yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang hadir secara langsung serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Gubernur BI Perry Warjiyo yang hadir secara Virtual.
Pembukaan ini juga sekaligus meresmikan pembukaan ekspor produk-produk UMKM dari Kepri ke berbagai negara, dengan total ekspor dari Januari hingga Maret 2022 tercatat Rp 93,8 miliar.
Pada acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Kepri dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kajian, penelitian, pengembangan dan juga penerapan inovasi UMKM di Kepri.
Dilanjutkan penyerahan bantuan subsidi bunga 0 persen dari Pemprov Kepri kepada UMKM Tahun 2022, serta penyerahan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada 375 UKM/IKM di Kepri (leo).
