MEDIA asing, Bloomberg, menyebutkan bahwa gelombang unjuk rasa ribuan massa di gedung DPR RI beberapa hari ini, menambah ketidakpastian mengenai stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
Pada Kamis (28/8/2025), ribuan demonstran terlibat bentrok dengan aparat keamanan di Jakarta dalam sebuah protes besar yang mengekspresikan kemarahan masyarakat terhadap tunjangan yang sangat tinggi bagi anggota DPR RI.
Dalam laporan berjudul “Thousands clash with police in Jakarta as protests intensify,” Bloomberg mencatat bahwa meskipun inflasi di Indonesia tergolong moderat, tekanan biaya hidup semakin menambah frustrasi masyarakat.
“Protes ini meningkatkan ketidakpastian mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Meskipun inflasi rata-rata sekitar 3% sejak pandemi, harga beras dan pendidikan yang tinggi telah menyebabkan ketidakpuasan terhadap biaya hidup,” ungkap Bloomberg.
Aksi yang berpusat di kompleks parlemen ini dipicu oleh keputusan untuk memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR, yang setara dengan hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum di Jakarta yang hanya sekitar Rp5,3 juta.
Mayoritas demonstran adalah mahasiswa, dengan beberapa di antaranya melempar batu dan menyalakan petasan, sedangkan polisi merespons dengan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kerumunan.
Menjelang sore, kericuhan meluas ke area perbelanjaan di sekitar Senayan, di mana demonstran melemparkan bambu runcing dan batu ke arah aparat. Polisi memperketat pengamanan dan menutup akses jalan untuk mencegah demonstran masuk lebih jauh ke pusat kota.
Bloomberg juga menyoroti bahwa aksi ini bukan yang pertama, mengingat pada 25 Agustus lalu, terjadi bentrokan serupa antara ratusan mahasiswa dan aparat di lokasi yang sama. Protes nasional sebelumnya pada tahun 2024 bahkan mengguncang nilai rupiah dan pasar saham, hingga memaksa DPR membatalkan revisi undang-undang pemilu.
Kemarahan publik kali ini diperburuk oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor tekstil. Selain isu DPR, kekecewaan juga muncul akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah, yang memicu demonstrasi besar di Pati, Jawa Tengah, serta di Bone, Sulawesi Selatan, dan Cirebon, Jawa Barat.
Di sisi lain, pemerintah mengambil langkah di ranah digital dengan Kementerian Komunikasi dan Digital yang berencana memanggil ByteDance (TikTok) dan Meta terkait penyebaran konten provokatif tentang aksi tersebut. Wakil Menteri Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa platform digital harus mematuhi hukum Indonesia.
“Platform yang menggunakan kecerdasan buatan canggih harus bisa menyaring dan menghapus konten yang salah atau provokatif,” kata Angga.
Ia menolak tudingan bahwa langkah ini bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan demi menjaga integritas demokrasi dari ujaran kebencian.
(ham/cnbcindonesia)
