PEMERINTAH memastikan bulan depan, 99 persen kondisi ekonomi nasional memasuki resesi. Ancaman resesi ini merujuk dari terkontraksi atau minusnya ekonomi dua periode berturut-turut.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad dikutip dari VIVA menyatakan, jika perekonomian mengalami penurunan maka menandakan pendapatan masyarakat mengalami penurunan.
Artinya, kata dia, daya beli masyarakat turun rendah. Hal ini merujuk tak adanya konsumsi yang berdampak pada turunnya aktivitas produksi industri hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK.
“Dalam hal ini turunnya pendapatan per kapita kita. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, berarti kan GDP (Gross Domestic Bruto) per kapita turun,” katanya kepada VIVA, Senin, 31 Agustus 2020.
Jika kontraksi tersebut tak cepat diantisipasi, menurut Tauhid, berpotensi terjadi krisis. Akibatnya, nilai tukar rupiah anjlok, melonjaknya utang dan terjadi gagal bayar yang merusak stabilitas sistem keuangan.
“Akhirnya banyak perusahaan berdampak ke PHK dan sebagainya karena utangnya bengkak. Dia enggak bisa bayar, default, itu yang terjadi saat krisis 1997-1998,” tuturnya.
Terkait itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menyatakan, yang terpenting adalah pemerintah mengantisipasi dampak dari teknikal resesi tersebut.
Selain itu, pemerintah harus fokus untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Pun, pemerintah perlu mendorong peningkatan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kata dia, belanja itu harus diarahkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, seperti mendongkrak produktivitas industri padat karya dan mendorong pemberdayaan masyarakat di daerah.
“Dalam jumlah yang besar sedemikian sehingga dapat memitigasi risiko dampak dari resesi terhadap sosial ekonomi yang berdampak terhadap masyarakat,” ujarnya.
(*)
Sumber : Viva.co.id
