Hubungi kami di

Kota Kita

BUMDes Diharap Jadi Kekuatan Ekonomi Baru di Kepri

Terbit

|

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat mengukuhkan Tim Terpadu Percepatan Kemandirian Badan Usaha Milik Desa Provinsi Kepri beberapa waktu lalu. BUMDes dipandang sebagai kekuatan ekonomi baru di Kepri. Ist.

SAAT ini ada 275 desa di Kepri, yang tersebar di 300 pulau berpenghuni. Namun baru ada 207 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdiri. Dan hanya 153 saja yang aktif. Dari lima kriteria BUMDes, baru delapan yang masuk pada kategori berkembang.

“BUMDes itu ada lima kriteria. Yaitu pemula, tumbuh, berkembang, maju dan mandiri. Ada 73 BUMDes kita yang masuk dalam kriteria tumbuh dan delapan yang masuk kriteria berkembang. Kita harapkan nanti dari yang delapan ini, ada yang bisa ke kategori maju,” ujar Sardison, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dukcapil Provinsi Kepri, Senin (27/9/2021) kemarin.

Kriteria tersebut ditetapkan oleh Kementerian Desa. Provinsi Kepri bersama Satker (satuan kerja) hanya memverifikasi berdasarkan indicator yang sudah ditetapkan. BUMDes yang ada saat ini mengembangkan 108 bidang usaha.

Mulai dari menjual kebutuhan pokok, mengelola hasil pertanian maupun hasil perikanan, konveksi, simpan pinjam, hingga mengolah hasil laut. Bidang usaha tersebut ditentukan bersama antara masyarakat dan Pemerintah Desa.

BACA JUGA :  Wagub Marlin Ultah ke-51, Gubernur Ansar Beri Surprise

“Namun sedapat mungkin harus sesuai potensi yang ada di desa. Juga sesuai dengan SDM (sumber daya manusia) yang ada,” tambah Sardison. Hal tersebut yang saat ini masih menjadi kendala di desa-desa. Selain terkendala SDM, juga modal.

Walaupun begitu, sudah ada BUMDes yang menghasilkan. Tidak hanya bisa memutar modal dan menggaji karyawan dan manajemen, juga memberikan keuntungan bagi desa. Hal ini yang diharapkan dapat terwujud di Kepri. 

“Seperti yang Pak Gubernur sebutkan, BUMDes ini seperti sleeping giant. Sebuah kekuatan yang luar biasa, bahwa ada kekuatan lain di sektor ekonomi,” tambah Sardison. Apalagi kini BUMDes sudah memiliki legalitas melalui PP No 11 Tahun 2021. Dimana BUMDes sudah dianggap sebagai badan hukum.

Karena itu Pemerintah Provinsi Kepri membentuk Tim Terpadu Percepatan Kemandirian Badan Usaha Milik Desa. Kemandirian BUMDes ini juga salah satu tujuan penting pada RPJMD Pemprov Kepri. Hal itu akan berdampak pada efek domino yang luas.

BACA JUGA :  Triwulan III 2018, Kepri Tekan Inflasi

“Dapat meningkatkan SDM, mengelola potensi ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan kontribusi pada desa melalui PADes, serta kegiatan ikutan yang dapat mendambah potensi pajak,” ungkap Sardison. 

Untuk itu, Sardison mengingatkan jangan sampai BUMDes menjadi rival bagi pelaku usaha yang sudah berjalan. Justru harus dijadikan mitra dan bersama-sama membuat terobosan untuk meningkatkan perekonomian di desa.

Apalagi kini dihadapkan dengan tantangan digitalisasi. “Pemasaran tidak harus dengan cara konvensional lagi. BUMDes ini jangan gagap dalam menghadapi industry 4.0 ini. Sudah harus memanfaatkan digitalisasi,” saran Sardison.

Cara itu sudah mulai dilakukan oleh BUMDes di Anambas. Yang melakukan pemasaran produk olahan laut dengan cara daring.

(*/gas)

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid