BELUM sepekan sejak Joe Biden dilantik sebagai presiden, Cina sudah mulai mengangkat isu Laut Cina Selatan ke Amerika. Dalam pernyataan terbarunya, Pemerintah Cina meminta Amerika untuk menarik kapal perangnya dari wilayah perairan yang mereka sebut Nine Dash Line itu.
Lewat Kementerian Luar Negerinya, Pemerintah Cina menganggap keberadaan armada Angkatan Laut Amerika di Laut Cina Selatan hanyalah ajang “petantang-petenteng”. Tujuannya untuk menakut-nakuti Cina. Menurut Cina, hal itu tidak baik untuk menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan.
“Amerika Serikat rutin mengirim kapal dan pesawatnya ke Laut Cina Selatan untuk memperlihatkan kekuatannya. Itu tidak kondusif untuk perdamaian dan stabilitas di sana,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, Senin, 25 Januari 2021.
Sebagaimana diketahui, Laut Cina Selatan adalah salah satu wilayah perairan “terpanas” di Asia Tenggara. Perairan tersebut menjada pusat konflik sengketa wilayah kedaulatan yang melibatkan berbagai negara. Indonesia adalah salah satunya karena Natuna Utara berada di kawasan Laut Cina Selatan.
Pemicu konflik itu adalah klaim negeri tirai bambu atau Laut Cina Selatan. Menurut Cina, Laut Cina Selatan adalah wilayah kedaulatan mereka. Tidak boleh ada yang masuk ke sana tanpa seizin Cina. Cina berdalih klaim mereka didukung hukum internasional.
Untuk memperkuat pengaruhnya di Laut Cina Selatan, Cina membentuk pulau buatan di sana. Pulau di Paracel dan Spratley itu juga dipersenjatai, disiapkan sebagai tandingan pangkalan Militer AS di Guam. Selain itu, regulasi baru untuk menembak kapal negara lain yang masuk ke Laut Cina Selatan juga disahkan pekan lalu.
Amerika bergeming. Sabtu kemarin, AL Amerika mengirimkan empat kapal perang, salah satunya USS Theodore Roosevelt, ke Laut Cina Selatan. Mereka menyebutnya sebagai kampanye “Laut Bebas”.
Amerika, lewat Presence Operation, memang ingin Laut Cina Selatan menjadi wilayah perairan yang bebas dan terbuka. Nilai perdagangan di sana bisa mencapai trilyunan Dollar. Itu lah kenapa, beberapa tahun terakhir, mereka mencoba membangun sekutu dengan negara-negara Asia Tenggara.
Administrasi Joe Biden menegaskan bahwa komitmen mereka soal Laut Cina Selatan masih tetap sama, solid.
(*)
Sumber : ISTMAN MP | REUTERS | TEMPO
