Hubungi kami di

Khas

“Dijajah Roaming di Tapal Batas”

iqbal fadillah

Terbit

|

BAGI masyarakat yang tinggal di beberapa tapal batas negara, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah “penjajahan” sinyal seluler dari negeri tetangga.

Masih banyak daerah di tapal batas Indonesia yang belum berdaulat atas sinyal komunikasi seluler mereka.

Sinyal kita ini belum berdaulat. Masih sering kena roaming.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara peringatan Hari Sumpah ke-89 di di Kabupaten Belu, Sabtu, 28 Oktober 2017, mengatakan, masalah roaming  sudah diinventarisasi. Ia mengakui memang masih ada persoalan yang harus dibenahi.

Yang penting menurut Tjahjo adalah penambahan BTS. Di daerah Alor, NTT misalnya. Jumlah BTS memang  masih kurang. Tjahjo berharap mudah-mudahan hal itu, segera bisa dibereskan.

Tjahjo pun kemudian bercerita, bahwa beberapa waktu yang lewat ia sempat ke Natuna, lalu  terakhir Kepulauan Rondo. Di sana ia dapat masukan dari TNI.

“Sama ngeluhnya kami siap tapi untuk nelpon ke keluarga saja berat harus roaming Singapura harus roaming Malaysia.  Sekarang udah enggak.  Saya yakin ini enggak akan lama. Awal sudah akan beres kok,” kata dia.

Sinyal Roaming di Kepri

KEPULAUAN Riau, khususnya Batam, adalah wilayah perbatasan yang  kadang sering menerima sinyal roaming dari negara tetangga. Seperti Malaysia dan Singapura.

Ilustrasi wilayah perbatasan : © Tripadvisor

Dekatnya wilayah, jadi salah satu penyebabnya. Di kawasan pariwisata Nongsa, Kota Batam Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura, juga Indonesia dengan Malaysia, kerap terjadi luapan sinyal dari dua negara tetangga.

Sinyal dari perusahaan telekomunikasi Singapura dan Malaysia bergantian masuk ke Indonesia, ditandai dengan datangnya pesan singkat berisi ucapan selamat datang di Singapura atau Malaysia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan regulator telekomunikasi Singapura dan Malaysia agar tidak terjadi kebocoran sinyal di wilayah perbatasan, yang membuat sinyal operator seluler asing masuk ke Indonesia dan merugikan warga.

“Saya enggak kena spill over, ada pertemuan rutin kementerian Indonesia dengan IDA dari Singapura, dengan MC dari Malaysia juga untuk membahas ini,” kata Rudiantara ketika di berada di Batam beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari Antara.

Menteri Rudiantara mengatakan luapan sinyal di perbatasan seharusnya tidak boleh terjadi, karenanya tiga negara serius menanganinya. Koordinasi tiga negara itu dilakukan antara Infocom Development Authority (IDA) of Singapura, Malaysian Communications And Multimedia Commission (MCMC), dan Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BACA JUGA :  "Saat Buffet Melepas Bisnis Surat Kabar"

Dalam koordinasi tiga negara, ketiganya memastikan seluruh perusahaan telekomunikasi untuk menjaga kekuatan sinyal, agar tidak memasuki teritori negara lain.

“Karena itu ‘kan tidak boleh. Karena, kalau di Batam sempat kejadian itu, sangat mungkin orang Singapura mendapat sinyal Indonesia. Power dijaga. Sama, di Singapura juga begitu,” kata Rudiantara beberapa waktu lalu.

Network Sharing

PENAMBAHAN BTS di wilayah-wilayah tapal batas, jadi salah satu langkah menjadikan sinyal dalam negeri berdaulat di wilayah-wilayah perbatasan.

Cuma, biaya pembangunan BTS menjafi kendala karena tinggi. Salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah menerapkan network sharing di antara sesama operator seluler.

Kami percaya network sharing itu dibutuhkan dan bisa direalisasikan,” kata Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini beberapa waktu lalu.

Menurutnya, harapan untuk terjadinya network sharing masih ada di Indonesia karena pemerintah mengeluarkan sinyal mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan kerjasama dengan swasta dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset.

“Kalau bagi kami pemain Telco, tentunya sangat ingin bekerjasam dengan Telkom yang BUMN dimana memiliki jaringan backbone ekstensif,” katanya.

Dijelaskannya, bagi XL menghadirkan efisiensi suatu hal yang dibutuhkan agar bisa mencapai cost optimum. “Biaya bangun jaringan itu sekitar 40% dari total pengeluaran. Kita tentu kaji dan berharap inovasi-inovasi yang bisa tekan cost,” ulasnya.

Diungkapkannya, sembari menanti keluarnya regulasi yang bisa mengadopsi pola bisnis multi operator core network (MOCN) untuk network sharing, berbagai hal dilakukan agar biaya jaringan efisien. Misalnya, menekan biaya sewa menara, managed service, dan berharap ada pengurangan di regulatory charges.

Saat ini ada lima model network sharing yang ada, yakni CME Sharing, multi operator radio access network (MORAN), multi operator core network (MOCN), Roaming, dan mobile virtual network operator (MVNO).

MORAN adalah operator bisa berbagi BTS, tapi tetap menggunakan spektrum masing-masing. Sedangkan MOCN adalah operator tidak hanya berbagi BTS, tapi juga spektrum dimanfaatkan secara bersama.

(dha/yur)

 

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook