KONTROVERSI seputar anggaran pendidikan di Batam semakin mencuat, terutama terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pihak mulai mempertanyakan apakah alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terpengaruh oleh program tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, menjelaskan bahwa dana untuk program MBG tidak berasal dari APBD, melainkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Program MBG dibiayai oleh APBN dan tidak berhubungan dengan APBD. Pendidikan tetap menjadi prioritas kita di daerah,” sebut Surya menjelaskan bahwa alokasi untuk pendidikan di Batam pada tahun anggaran 2026 sebesar 26 persen dari total APBD yang mencapai Rp4,29 triliun.
Alokasi tersebut, lanjut Surya, digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur, tunjangan, dan insentif bagi para tenaga pendidik.
“Masyarakat patut tahu, 26 persen dana ini tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan,” imbuhnya.
Meskipun ada pengurangan dana transfer dari pusat yang mencapai lebih dari Rp400 miliar, Surya menegaskan bahwa pengurangan tersebut tidak ada kaitannya dengan alokasi anggaran pendidikan untuk program MBG.
Ia juga menilai bahwa menghubungkan dana MBG dengan anggaran pendidikan daerah adalah kesalahan. Menurutnya, pembahasan program MBG adalah ranah DPR RI dan pemerintah pusat.
“Pembahasan kita terbatas pada APBD. Kami tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau membahas MBG,” kata Surya menekankan komitmen DPRD untuk menjaga alokasi pendidikan daerah tetap aman dan terencana.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihak yang mampu memberikan klarifikasi terbaik terkait hubungan antara anggaran pendidikan nasional dan program MBG adalah pemerintah pusat.
“Untuk informasi terkait dampak program MBG terhadap anggaran pendidikan, harus ditanyakan kepada pihak pusat,” tuturnya.
Dengan penjelasan ini, DPRD Batam mengingatkan masyarakat bahwa anggaran pendidikan daerah tetap terjaga dan tidak akan terpengaruh oleh program MBG. Hal ini memastikan bahwa pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan di Batam terus berjalan tanpa hambatan.
(nes)
