MENANGGAPI keluhan dari para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Batam yang merasa minim perhatian dari pemerintah, DPRD Batam mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) untuk turun tangan.
Hendra Asman, Anggota Komisi II DPRD Batam, meminta DKUM untuk gencar melakukan sosialisasi dan mendata ulang UMKM di Batam. Hal ini bertujuan agar dana bergulir yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam senilai Rp10 miliar dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.
“Sosialisasi ini harus digencarkan agar semakin banyak pelaku usaha yang mengetahui dan dapat memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Hendra, Kamis (20/6).
Peningkatan UMKM menjadi salah satu fokus utama DPRD Batam dalam memajukan perekonomian daerah. Hendra menekankan pentingnya akses permodalan yang mudah dan merata bagi para pelaku UMKM.
“Saya yang membidangi masalah ekonomi mendesak dinas terkait untuk segera melakukan sosialisasi,” kata Hendra.
Sebelumnya, beberapa pelaku usaha di Batam mengeluhkan minimnya akses permodalan dan bantuan dari pemerintah. Suryo, salah satu pemilik bengkel di Mega Legenda, Batamcenter, mengaku belum pernah menerima bantuan modal dari pemerintah sejak berdirinya bengkel tersebut pada tahun 2011.
“Tak ada bantuan. Kita yang punya NIB (Nomor Induk Berusaha), yang UMKM ini, tak pernah dapat bantuan. Sedangkan yang punya NIB saja tak dapat bantuan, apalagi yang tak punya,” kata Suryo.
Suryo berharap agar pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, pinjaman modal sudah cukup membantu untuk mendukung kelancaran usaha.
“Mungkin, ada sebagian pelaku usaha yang diperhatikan oleh pemerintah. Namun, tak sedikit pula mereka yang tak dilirik. Saya harap pemangku kebijakan lebih jeli dalam melihat keberlangsungan usaha kerakyatan,” ujar Suryo.
(dha)
