GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengaku kecewa dengan pernyataan Walikota Batam Muhammad Rudi yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam tentang keterlibatan Provinsi Kepri di aksi unjuk rasa solidaritas Rempang, 11 September 2023 lalu yang berakhir ricuh.
“Soal tudingan bahwa Pemprov Kepri dalang demo Rempang, hendaknya dapat dibuktikan secara terbuka, jangan setengah-setengah,” kata Ansar, saat menggelar Konferensi Pers di Hotel Aston Batam, Jumat (10/11/2023) sore kemarin.
Menurut gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wali Kota Batam tidak menyebut oknum, melainkan Pemprov Kepri yang merupakan lembaga.
Padahal menurutnya, sejak awal pihaknya sudah memerintahkan kepada seluruh keluarganya dan pejabat di Pemprov Kepri untuk tidak ikut campur dalam urusan Rempang. Ansar menilai masalah Pulau Rempang sangat sensitif.
Ansar juga mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengikuti rapat di kementerian terkait proyek di Pulau Rempang, yakni Rempang Eco City yang diusung oleh BP Batam. Secara umum, pihaknya sepakat bahwa BP Batam yang punya kewenangan untuk menjelaskan segala hal tentang proyek tersebut kepada masyarakat.
“Padahal, kami sudah sepakat, proyek ini menjadi kewenangan dan tanggungjawab BP Batam, tapi kenapa malah ada isu seperti ini,” sebut Ansar.
“Sekali lagi saya meminta agar pihak yang menuding Pemprov di balik demo Rempang harus bisa menunjukkan bukti-bukti, karena sudah bicara soal lembaga, tentunya harus ada bukti dan kejelasan keterlibatan pemerintah provinsi seperti yang diutarakan Wali Kota Batam beberapa waktu lalu,” tegas Ansar.
Ansar juga berpesan, agar isu Rempang jangan diseret-seret ke ranah politik hanya karena untuk urusan elektabilitas maupun popularitas. Sebab, menurutnya, malah akan menambah polemik baru.
“Pisahkan urusan politik dengan kepentingan investasi. Kita kan sudah sepakat untuk fokus investasi ini berjalan dengan baik, masyarakat ditangani dengan baik,” papar Ansar.
Ansar berharap, agar Wali Kota Batam fokus untuk menyelesaikan masalah Rempang dengan baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan malah menciptakan polemik-polemik yang tidak perlu.
Polisi Dalami Pernyataan Walikota Batam
pihak kepolisian hingga saat ini masih terus mendalami tudingan yang dilayangkan Wali Kota Batam terkait adanya dugaan keterlibatan oknum Pemprov Kepri di aksi unjuk rasa solidaritas Rempang, 11 September 2023 lalu.
“Apa yang disampaikan Wali Kota Batam belum lama ini, masih didalami penyidik terkait dugaan keterlibatan oknum Pemprov Kepri,” Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto awal pekan kemarin.
“Dan secepatnya akan kami sampaikan hasil pendalaman video itu kepada masyarakat,” tambah Nugroho.
Sebelumnya, video berisi pernyataan Wali Kota Batam M Rudi yang menyebutkan aktor intelektual kericuhan di Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), ada di Pemprov Kepri berdurasi 1 menit 18 detik viral di media sosial.
Nugroho menyebut pihaknya akan menyampaikan perkembangan kasus ini kepada masyarakat. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat menunggu.
“Nanti silahkan tunggu episode berikutnya,” ujarnya.
(ham)
