GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) H.Ansar Ahmad menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kepri Semester II Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Masmudi di Gedung BPK RI Perwakilan Kepri, Jum’at (24/12).
Pada kesempatan tersebut hasil laporan juga diserahkan untuk Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kabupaten Karimun, KPU dan Banwaslu Kepri.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kepri dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kepri mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan dan jajaran atas bantuan dan kerjasama yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan tematiknya terkait program prioritas nasional dengan tujuan perbaikan tata kelola pemerintahan terhadap target capaian nasional pada pemerintahan daerah se-Provinsi Kepri. Catatan-catatan dari BPK Kepri akan menjadi perhatian kami ke depannya untuk kerja yang lebih baik,” tutur Gubernur Ansar.
Dari hasil laporan BPK RI tersebut, juga disampaikan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan program prioritas nasional tersebut.
Untuk itu, Ansar meminta atensi penuh dari seluruh pimpinan daerah agar mengambil kebijakan untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh BPK RI.
“Saya juga instruksikan kepada seluruh kepala OPD Kepri untuk segera menyusun strategi dan berkoordinasi dengan lebih intens dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada saya,” ucap Ansar.
Untuk Pemprov Kepri, Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Masmudi, menyerahkan LHP Kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester 1 2021 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Juga LHP kinerja atas upaya vaksinasi Covid-19.
Untuk Pemko Tanjungpinang diserahkan LHP kinerja atas efektifitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian Fiskal daerah.
Bagi Pemko Batam diserahkan LHP kinerja atas upaya Pemda dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal dan LHP kinerja upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Untuk Kabupaten Karimun LHP atas kepatuhan atas belanja daerah. Bintan Kepatuhan Atas Pengelolaan bantuan sosial melalui data bantuan langsung (BLT).
Dan terakhir, LHP kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilkada serentak pada KPU dan Bawaslu Kepri, Batam dan Bintan.
(*/zhr)
