KABAR baik bagi tenaga honorer baik di kementerian maupun lembaga pemerintah di instansi pusat maupun daerah. Pasalnya, rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang semula akan dilakukan pada 28 November 2023, dibatalkan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan pembatalan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 ini, untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Selain itu, kata dia, Kementerian PAN-RB tengah membuat rencana kebijakan yang akan diambil pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pilihan (opsi) kebijakan tersebut rencananya baru akan selesai pada November mendatang.
Azwar Anas mengatakan nantinya opsi tersebut akan tertera dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Iya (batal dihapus 28 November 2023). Kita sudah siapkan opsi bahwa November ini akan ada kebijakan yang akan diambil pemerintah bersama DPR,” kata Azwar Anas saat ditemui di Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).
Batalnya penghapusan tenaga honorer di 28 November 2023 telah diperkuat dengan adanya surat edaran (SE) yang meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-ASN.
“Kalau tidak ada SE itu, anggarannya tidak ada, mereka tidak gajian nanti. Kemarin sudah menyiapkan anggaran di 2024. Kalau ini tidak diambil kebijakan, akan ada PHK massal 2,4 juta, itu setara dengan 30% pengangguran nasional,” ucapnya.
Meski begitu, Azwar Anas menekankan tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer baru. Terkait hal ini disebut akan diperketat dalam Peraturan Pemerintah (PP).
“Termasuk pengisian PNS selama ini pengisian PNS kan diatur detail di UUD sehingga kadang bisa 2 tahun baru pengadaan PNS. Karena kosong, maka Pemda, K/L ngisi orang berupa honorer. Ke depan, pengisian ASN tidak harus 2 tahun sekali, (tapi) setiap saat,” ucapnya.
Belum diketahui kapan jadinya tenaga honorer betul-betul resmi akan dihapus. Pembahasan RUU ASN sendiri ditargetkan akan rampung di DPR RI selambat-lambatnya pada Oktober 2023.
“Kita evaluasi secara lebih komprehensif di RUU ASN. September insya Allah, September atau Oktober lah,” bebernya.
(ade)
