SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, memgatakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus meningkatkan dokumen kepemilikan aset tanah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Jefridin menegaskan, kegiatan penyelamatan aset daerah merupakan satu dari delapan area intervensi dalam Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia) (KPK RI).
Untuk diketahui, BPN menyerahkan 17 persil sertifikat tanah kepada Pemko Batam di ruang kerja Sekdako, Rabu (14/9/2022). Jefridin mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengucapkan terima kasih kepada BPN Batam yang sampai hari ini sudah selesai mengerjakan 56 persil sertifikat tanah.
“Harapan kami kepada BPN Batam bisa terus membantu seluruh aset-aset tanah milik Pemko Batam bersertifikat semua,” kata Jefridin.
Seperti diketahui, pengelolaan aset daerah secara legal telah diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Di sana disebutkan bahwa pengguna barang (pemda) harus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.
“Dengan adanya sertifikat ini, aset Pemko Batam lebih terjaga dan terlindungi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal,” ucap Jefridin.
(*)
