MASYARAKAT sudah lama mendengar tentang adanya praktik jual beli jabatan yang terjadi di lingkaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi walau santer, keberadaannya seperti kentut. Berbau, tapi agak sulit dideteksi.
Beberapa temuan dalam operasi tangkap tangan, membuktikan bahwa praktik ilegal itu memang marak terjadi.
Dalam kesempatan memimpin rapat terbatas (Ratas) tentang Lanjutan Pembahasan Manajemen Aparatur Sipil Negara, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyoroti masih adanya praktik-praktik jual beli jabatan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya ingin mengingatkan agar praktik dalam proses pengurusan, pengangkatan ASN ini betul-betul hilang, dan diberantas tuntas,” kata Jokowi dilansir dari laman setkab.go.id rabu (18/01).
Sebelumnya dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyebaran ASN yang lebih merata agar dapat memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, dan kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat tapi juga merata di seluruh pelosok tanah air.
“Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan Aparatur Sipil Negara, sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan,” tutur Presiden Jokowi .
Kasus jual beli jabatan yang terakhir terungkap adalah Operasi Tangkap Tangan (OPP) KPK di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang mengakibatkan Bupati Klaten Sri Hartini harus mendekam di tahanan.
Sementara sebuah media cetak menurunkan laporan besarnya uang yang berputar dalam bisnis jual beli jabatan itu mencapai Rp35 triliun di seluruh tanah air.
Pengangkatan ASN Bisa Dibatalkan
Menanggapi maraknya kasus jual beli jabatan pada instansi pemerintah, yang berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan mekanisme untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi sudah ada aturannya, yaitu sistem merit.
Bahkan sistem terbuka di dalam merekrut pegawai atau jabatan tertentu itu dengan panitia seleksi yang luar biasa.
“Harusnya pemerintah daerah yang mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ini tidak ada lagi masalah tentang masalah jabatan itu. Namun ada beberapa daerah yang masih belum mengikuti aturan itu, jadi masih ada paradigma lama yang selama ini seolah-olah jadi kepala dearah itu kewenangannya. Nah ini yang tidak boleh kedepannya,” kata Asman kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) sore.
Asman menjelaskan, pihaknya bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencoba mendata masalah ini. Nantinya pejabat yang akan mengisi sebuah jabatan harus memenuhi persyaratan dari segi kepegawaian dan segi kompetensi.
“Jadi mengangkat seorang pejabat pimpinan tinggi itu betul-betul terseleksi, tidak berdasarkan kemauan atau berdasarkan itu tadi, apa tadi yang di Klaten itu? Jual beli. Enggak boleh lagi begitu,” kata Asman lagi.
Menurut pria itu, yang penting pemerintah akan memperkuat dari segi administrasinya.
“Jadi dua regulasi, dua institusi ini akan bekerja secara bersama-sama sehingga nanti kita harapkan ke depan tidak ada lagi terjadi jual beli jabatan itu,” ujarnya.
Saat ditanya sanksi bagi ASN yang masih melakukan jual beli jabatan, Menteri PANRB Asman Abnur menegaskan, bisa ASN yang bersangkutan sudah diangkat maka pengangkatannya bisa dibatalkan.
“Bisa dibatalkan. Ya mungkin sudah ditetapkan oleh PPK-nya, Pejabat Pembina Kepegawaian, kemudian karena ada kejanggalan, kita batalkan. Suruh seleksi baru, gitu,” tegasnya.
Adapun untuk yang menjual jabatan, menurut Asman, itu sudah ranah hukum, karena sudah ada suap menyuap.
“Ya itu kita kembalikan ke aparatur hukum,” pungkasnya.
(dha/abi/int)
