KOORDINATOR Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam melakukan pemeriksaan setelah 235 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Batam mengalami gejala diare. Insiden ini terjadi usai mereka mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Defri Frenaldi, Koordinator SPPG Batam, menyampaikan bahwa laporan awal menunjukkan sejumlah siswa mengeluhkan diare pada Selasa, 11 November.
“Kami belum bisa memastikan apakah ini kasus keracunan. Memang ada laporan mengenai keluhan diare, namun tidak ada siswa yang memerlukan perawatan. Mereka tetap masuk sekolah dan menjalani aktivitas seperti biasa,” sebutnya.
Saat ini, pihaknya bersama Dinas Kesehatan Batam dan instansi terkait sedang melakukan observasi lebih lanjut. Defri menegaskan, ini adalah kejadian pertama yang dilaporkan di SPPG Bengkong Laut 2.
Kepala MAN 2 Batam, Ernawati, menjelaskan bahwa masalah ini bermula setelah siswa menyantap MBG sekitar pukul 12.00 WIB setelah melaksanakan shalat. Dari total 648 siswa, sebanyak 235 siswa mengalami diare pada malam hari.
“Anak-anak aman setelah makan, melanjutkan belajar, dan pulang. Namun, pada sekitar jam 7-8 malam ada laporan tentang gejala tersebut. Ini berarti sepertiga dari total siswa terdampak,” katanya.
Dugaan sementara mengarah pada lauk dendeng balado yang disajikan pada hari itu, meskipun menu juga mencakup tahu, sayur, dan buah. Ernawati menambahkan bahwa sekolah sebelumnya telah meminta agar tidak menyajikan lauk berbahan daging karena pernah terjadi masalah serupa.
“Kami sudah merequest agar tidak ada lauk daging. Mungkin karena terjadi pergantian pimpinan, permintaan itu tidak tersampaikan,” tuturnya.
Sementara Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan bahwa sampel makanan sedang diuji oleh dinas terkait untuk memastikan kelayakan konsumsinya.
“Rencananya, saya akan mengunjungi dapur pada hari Senin pekan depan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya belum dapat mengonfirmasi kepemilikan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dapur tersebut, namun mengingatkan agar semua dapur yang beroperasi di provinsi itu segera mengurusnya.
“Kami mengimbau kepada seluruh SPPG untuk memastikan bahwa semua sudah memiliki SLHS dari Dinas Kesehatan,” tambahnya.
(dha/antara)
