PRESIDEN Prabowo Subianto melantik 961 kepala dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Usai dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret, untuk mendapat pembekalan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan kepentingan retret itu.
PELANTIKAN kepala dan wakil kepala daerah yang digelar serentak tersebut menurut Prabowo merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia dan sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang.
“Saudara-saudara ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo mengapresiasi mandat yang diberikan rakyat kepada para pemimpin baru ini untuk memajukan daerah masing-masing. Dia juga menekankan pentingnya kerja keras dan menjaga kepercayaan rakyat.
Sehari setelah dilantik, kepala daerah akan menjalani retret atau orientasi khusus di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Retret itu akan diadakan selama sepekan mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Para kepala daerah akan mengikuti berbagai pembekalan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan retret tersebut digelar untuk membangun ikatan emosional serta kerja sama antar kepada daerah. Tito mengharapkan ada keselarasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Retret tambahnya akan dikemas dalam pola diskusi terbuka bagi kepala daerah.Tito menegaskan bahwa retret ini adalah bentuk efisiensi anggaran yang menggabungkan Kemendagri dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
“Kami duduk berkali-kali rapat di sini sehingga dipersempit dua hari saja untuk kepala daerah (di Lemhanas) dan untuk Kemendagri yang dua minggu, (kini) cukup empat hari saja. Jadi sebetulnya sudah diefisiensikan. Efisiensi jangka pendek sudah dilakukan, kalau dilakukan satu bulan, biayanya jauh lebih besar dari Rp.13,2 milliar. Dari 13 milliar itu kita mulai menyamakan persepsi. Memang ada kepala daerah yang sudah menjabat tetapi ini kan situasi baru. Pejabat pusat baru, pejabat daerah juga baru sehingga acara ini penting bagi mereka,” ungkapnya.
Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pendidikan terhadap pemerintah daerah memang berhak dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
“Tapi jika kita simak ketentuan pasal 373, 374, 375 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, jenis pembinaan, pendidikan itu kan yang berkaitan dengan pekerjaan pemerintahan daerah dalam relasinya dengan pemerintah pusat dan daerah lain. Misalnya tentang tata kelola pemerintahan pusat dan daerah, relasi kerja sama antar daerah, keuangan daerah, dan kepegawaian daerah. Itu yang perlu dilakukan dan itu tidak memerlukan retret,” kata Feri.
Feri mengatakan retret yang muncul di era Presiden Prabowo adalah pendidikan semi militer. Para peserta mengenakan pakaian seragam, berolahraga, dan menjalani kegiatan untuk menjalin kekompakan. “Itu semua tidak diperlukan dan tidak ada kaitannya dengan ketentuan yang ada pada UU Pemerintahan Daerah tersebut,” katanya.
Feri mengatakan Program itu tidak tepat sasaran dan akan membuang-buang anggaran. Untuk pembinaan kepala daerah, katanya, cukup dilakukan pendidikan terpadu antar pemerintah provinsi yang dibantu oleh Kemendagri.
Pendapat serupa disampaikan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Wahyu Iskandar. Sebagaimana dikutip sejumlah media di Indonesia, beberapa waktu lalu, ia mengatakan, “Retret semacam ini cenderung bersifat seremonial dan lebih menampilkan kesan simbolis daripada memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pemerintahan. Seharusnya, Prabowo lebih fokus pada evaluasi internal secara berkala daripada melakukan evaluasi melalui kegiatan seperti ini.”
[fw/ab]
