Klarifikasi BP Batam Terkait Polemik Pengawas Badan Usaha

DALAM sepekan terakhir ini, media masa Kota Batam ramai menyampaikan pemberitaan terkait kebijakan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang mengangkat beberapa orang personel yang duduk dalam Pengawas dibeberapa Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pemantik masalah tersebut adalah, adanya beberapa orang pengawas Badan Usaha yang diangkat oleh Kepala BP Batam tersebut dianggap terafiliasi dengan Partai Politik tertentu dan tim sukses saat Muhammad Rudi mencalonkan diri dalam kontestasi Pilwako Batam 2020 beberapa waktu yang lalu.

Sehubungan dengan hal diatas, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Kepala Biro Humas Protokol dan Promosi, Dendi Gustinandar pada Jum’at (29/1) siang, menyampaikan tanggapan dan penjelasanya melalaui pers rilis yang disampaikan kepada seluruh media Batam.

Berikut ini 10 poin penjelasan/ klarifikasi yang disampaikan pihak Biro Humas Protokol dan Promosi BP Batam :

1. BP Batam mempunyai 2 tugas utama, yaitu mengelola Kawasan Batam dalam rangka memberikan layanan kemudahan investasi dan memungut PNBP dalam rangka mendukung layanan tersebut;
2. Terkait dengan tugas tersebut, BP Batam diberi tugas kinerja yang sangat menantang sehingga perlu usaha yang keras dan profesional untuk mencapai tujuan;
3. Untuk itu sejak tahun 2020 telah didirikan beberapa Strategic Business Unit (SBU) atau Badan Usaha, yaitu Badan Usaha Fasilitas Lingkungan, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Rumah Sakit, dan Badan Usaha Bandara Udara dan TIK. SBU tersebut harus bias melayani masyarakat secara baik dan mengikuti dinamika kelembagaan dan konsekwensinya juga mengumpulkan PNBP secara optimal;
4. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut dan di dalam koridor profesionalisme dan regulasi yang berlaku, Kepala BP Batam memutuskan pembentukan pengawas dari masing-masing unit usaha tersebut;
5. Referensi dalam penyusunan Perka BP Batam Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawas Badan Usaha di lingkungan BP Batam, adalah:

a. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Menjadikan PER BUMN sebagai referensi karena Badan Usaha untuk melaksanakan tugas teknis operasional sesuai prinsip good corporate governance;

b. PMK 129/PMK.05/2020 tentang Pedomanb Pengelolaan Badan Layanan Umum;

6. Berdasarkan pertimbangan dan referensi tersebut dan melalui proses sesuai mekanisme di dalam penyusunan Perka, diterbitkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengawas Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
7. Berdasarkan Perka BP Batam Nomor 19 tahun 2020 bahwa Pengawas diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala BP Batam, dan sesuai kewenangannya, Kepala BP Batam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 2020 tentang Anggota Pengawas Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
8. Tugas dan Fungsi Pengawas Badan Usaha telah diatur dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
9. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Badan Usaha selalu menjunjung tinggi prinsip good corporate governance dan tidak ikut terlibat dalam urusan pengelolaan yang bersifat teknis operasional Badan Usaha;
10. Proses penjaringan dan pengangkatan Pengawas Badan Usaha telah dilaksanakan sesuai dengan koridor profesionalitas dan regulasi, serta prosedur yang ditetapkan.
    

Dendi berharap dengan adanya penjelasan diatas, publik dapat memahami dan tidak menjadikan polemik di masyarakat.

*(Zhr/GoWestId)