KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rapat membahas rencana pelaksanaan kebijakan Jaringan Gas (Jargas) di Kota Batam, Senin (22/12/2025) di Marketing Center BP Batam.
Kebijakan Jargas ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dimana jaringan gas perkotaan ditetapkan sebagai salah satu indikator Program Prioritas Nasional dalam rangka mendukung ketahanan dan efisiensi energi nasional.
Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk mendorong Batam sebagai kota investasi dengan standar internasional. Sehingga pengembangan dan penataan jaringan gas perkotaan menjadi salah satu elemen penting infrastruktur energi.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas perhatian dan inisiatif strategisnya dalam mendorong percepatan implementasi kebijakan Jaringan Gas.
Kebijakan ini, merupakan bagian dari upaya substitusi LPG 3 kg, sekaligus mendukung ketahanan dan efisiensi energi nasional.
“Kami mendorong perencanaan Jaringan Gas di Kota Batam dapat selaras dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman, kawasan transmigrasi, serta wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
“Sehingga manfaat Jargas dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik di kawasan eksisting maupun kawasan pengembangan baru,” lanjutnya.
Integrasi jaringan gas antarwilayah dan antarsegmen pengguna, baik ruma tangga, usaha kecil, hingga kawasan industri, menjadi hal yang sangat penting.
Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi daerah serta mendukung daya saing Batam sebagai pusat investasi dan industri nasional.
Amsakar menambahkan, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk mendukung upaya integrasi tersebut melalui penyelarasan kebijakan tata ruang, percepatan perizinan, serta fasilitasi pemanfaatan lahan dan infrastruktur pendukung.
Tentunya disamping itu, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan keberlanjutan.
“Kami juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, BP Batam, pemerintah daerah, dan BUMN, agar kebijakan ini dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam,” tutup Amsakar.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, Kota Batam memiliki potensi yang kuat sebagai pelaksanaan pilot project pengembangan jargas.
Menurut Elen, Kota Batam didukung kondisi geografis berupa wilayah kepulauan yang relatif terbatas. Sehingga, melalui Jaringan Gas memudahkan pengendalian jaringan dan meminimalkan risiko kebocoran distribusi.
“Kota Batam juga mempunyai karakteristik calon pelanggan yang sebagian besar telah memiliki pemahaman dan kesiapan dalam pemanfaatan jaringan gas,” katanya.
Elen menambahkan, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pilot project Jaringan Gas, diperlukan dukungan dan sinergi dari Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Khususnya dalam aspek perencanaan, perizinan, penyediaan lahan, serta koordinasi lintas sektor, agar program dapat terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan,” imbunya.
Turut hadir dalam pembahasan, sejumlah perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Pertamina, PGN, Ditjen Migas Kemen. ESDM, SKK Migas, PPN, Pemerintah Kota Batam. (*)
