MAFIA lahan sudah menjadi cerita klasik di Kepri. Polda Kepri dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri mengungkap praktik mafia lahan di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan beberapa waktu lalu.
Tidak tanggung-tanggung, 19 orang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun delik kasusnya yakni pemalsuan surat tanah yang berada di Jalan Lintas Barat KM 32 di desa tersebut.
“Satgas mafia tanah Kepri mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah seluas 48 hektar. Pengungkapan ini berdasarkan dari enam laporan masyarakat dari tahun 2013 hingga 2018,” kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt baru-baru ini.
Sebanyak 19 orang dengan peran masing-masing seperti inisiator pembuat surat Palsu berinisial AK, SD dan MA. Selanjutnya pembuat Surat palsu (Sporadik/SKPPT) berinisial KN, KM, MA, SP (perempuan), RR, dan IH.
Kemudian yang berperan sebagai pengguna surat palsu berinisial MN, RM, JM, AD, MR, MN, IR, RS dan IK serta HE yang ikut membantu melakukan dalam mengetik dan mencetak Sporadik dan SKPPT serta sebagai juru ukur.
Dan dari 19 tersangka ini ada yang sudah ditahan dalam perkara lain
“Perbuatan yang mereka lakukan dengan mencari keuntungan menjual sporadik kepada perusahaan yang ada di Bintan. Para pelaku telah mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp 500 juta,” tambahnya.
Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 lembar peta plotingan bidang tanah 21 hektar, 1 lembar fotocopy peta plotingan bidang tanah 48 hektar, 1 Buah Mesin Ketik, 25 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik, 32 surat keterangan pengoperan penguasaan atas tanah (SKPPT), 1 lembar surat gran bertuliskan Arab Melayu, 1 lembar surat pernyataan kelompok bekapur, bukti surat perjanjian jual beli ke 25 sporadik dan 32 SKPPT dan kwitansi jual beli.
″Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa inisiator awal ada tiga orang dan setelah tiga orang ini merencanakannya, selanjutnya mereka bekerja sama dengan orang oknum perangkat desa yaitu ada mantan kepala desa, oknum RT dan RW untuk menerbitkan surat Sporadik dan SKPPT tersebut dengan menggunakan nama sembilan orang warga untuk kemudian dijualkan kepada pihak salah satu perusahaan. Adapun total kerugian dari pihak perusahaan sebesar Rp 1,5 miliar,” ungkapnya.
Polda Kepri mengimbau kepada masyarakat yang ingin membeli tanah agar mengetahui informasi keabsahan tanah ke BPN, kemudian agar dipastikan juga ke kantor desa, kelurahan bahwasanya terhadap objek bidang tanah belum ada hak pihak lain, tidak sedang menjadi objek perkara, tidak sedang menjadi objek sengketa, agar dipastikan betul bahwa bidang tanah yang ingin dibeli betul-betul lengkap atau clear and clean.
Pasal yang diterapkan adalah pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dengan ancaman enam tahun penjara, kemudian pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana, Pasal 385 ayat (1) KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, dan Jo pasal 65 KUHPidana (leo).
