MAJELIS hakim Pengadilan Negeri Batam yang dipimpin Sapri Tarigan didampingi Andi Bayu dan Setyaningsih akhirnya memutuskan untuk membacakan putusan perkara lingkungan hidup dengan terdakwa Mahmoud, warga negara asing. Putusan dilakukan setelah tiga kali terdakwa mangkir dari panggilan jaksa untuk agenda sidang putusan.
Meski tanpa kehadiran terdakwa, sidang tersebut berjalan sebagaiman layaknya putusan yang dihadiri jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum terdakwa, Daniel Samosir dan Kusuma.
Dalam amar putusan yang dibacakan hakim Sapri, sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Yang mana perbuatan terdakwa terbukti melakukan pengrusakan lingkungan hidup melalui Kapal MT Arman 114.
“Kami sependapat dengan jaksa, dan mengesampingkan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang meminta bebas,” ujar hakim Sapri. Menurut Sapri, diantara hal yang memberatkan perbuataan terdakwa telah meresahkan masyarakat, dan tidak kooperatif. Sedangkan hal meringankan tidak ada. “Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, maka menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, subsider 6 bulan kurungan,” tegas Sapri.
Tak hanya itu, majelis hakim juga merampas barang bukti Kapal MT Arman berbendera Iran untuk negara. Beserta muatan berisi 116 ribu ton minyak. “Merampas barang bukti untuk negara,” pungkas Sapri. Atas tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa Daniel mengaku pikir-pikir. Begitu juga dengan jaksa penuntut umum. Usai sidang, Daniel menyayangkan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim atas putusan tersebut. Sebab selama proses persidangan, tak satupun alat bukti dihadirkan terkait dampak kerusakan lingkungan hidup.
“Menyayangkan pertimbangan majelis hakim terkait kerusakan lingkungan. Karena tak ada satupun bukti yang bisa memperlihatkan laut tercemar selama dipersidangan. Begitu juga mengesampingkan pembelaan kami,” tegas Daniel. Diakui Daniel, hingga proses putusan berlangsung dirinya sama sekali tak bisa berkomunikasi dengan Mahmoud. Padahal sesuai putusan majelis hakim, juga sudah memerintahkan untuk pemanggilan paksa.
“Sedari awal terdakwa tidak hadir, kami sudah mencoba komunikasi, namun sampai sidang putusan tetap tak bisa. Pemanggilan sesuai prosedur melalui jaksa juga sudah dilakukan, tapi tetap tak bisa menghadirkan terdakwa,” sebut Daniel. Menurut dia, pikir-pikir yang dilakukannya sebagai penasehat hukum, hanya bentuk ke profesionalnya. Dimana timnya ditunjuk untuk mendampingi terdakwa dalam proses hukum di PN Batam.
“Ini bentuk ke profesional kami, meski tanpa terdakwa, kami masih piki-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Karena kami juga belum menerima salinan putusan lengkap, jadi kami belum bisa memutuskan,” pungkas Daniel.
Sidang sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam mulai geram dengan ketidakpatuhan Mahmoud Abdelazis Mohammed yang kembali mangkir hadir dalam sidang agenda putusan, Kamis (4/7). Karena itu, majelis hakim yang diketuai Sapri Tarigan memerintahkan jaksa untuk melakukan upaya pemanggilan paksa agar warga negara Mesir itu bisa dihadirkan ke persidangan pada Kamis (10/7) mendatang.
Diketahui Pengadilan Negeri Batam sempat gagal memutus perkara limbah atau lingkungan hidup dengan terdakwa Mahmoud Abdelazis Mohamed. Alasannya, karena Kapten Kapal MT Arman 114 itu “menghilang” dan tidak diketahui keberadaanya oleh siapapun. Dimana jaksa menuntut Mahmoud dengan 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 6 bulan.
(dha)
