WAKIL Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Marlin Agustina, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mendukung upaya-upaya pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Hal itu disampaikan Marlin saat membuka Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk Penyidik Polri dan Penyidik PNS Se-Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022, di Hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam, Rabu (7/9/2022).
Karena itu, lanjut Marlin, peningkatan kemampuan dan penyidikan sangat penting. Lalu, sinergi antarpenyidik juga harus kuat agar angka kejahatan TPPU terus berkurang hingga hilang.
“Pelatihan ini yang sangat positif dalam upaya peningkatan kemampuan dan penyidikan, baik penyidik Polri maupun PPNS se-Kepri. Juga sebagai upaya dalam proses penegakan hukum untuk menurunkan angka kejahatan TPPU,” kata Marlin.
Pelatihan ini diikuti 100 peserta, baik dari Polda Kepri, Polresta Barelang, Polresta Tanjungpinang, Polres Karimun, dan PPNS dari sejumlah Kementerian dan sejumlah OPD di Kepri.
Hadir langsung pada pembukaan itu Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman; Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Rudi Pranoto. Turut juga hadir Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.
Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Batam ini juga memaparkan tiga tahapan dalam TPPU. Ketiganya adalah penempatan (placement), transfer (layering), dan menggunakan harta kekayaan (integration).
Karena itu, Wagub berpesan agar modus-modus pencucian uang ini disosialisasikan. Kadang pelaku melakukan loan back atau meminjam uangnya sendiri dengan berpura-pura menjadi perusahaan lain. Juga ada modus akuisisi, modus investasi tertentu, modus perdagangan saham, modus identitas palsu, dan masih banyak modus-modus lainnya yang semakin berkembang.
Ketua PIKORI BP Batam ini menyampaikan bahwa TPPU ini merupakan kejahatan yang dilakukan tidak hanya oleh satu orang. Kadang ini merupakan kejahatan kelanjutan dari kasus kejahatan inti. Hingga saat ini, TPPU masih menjadi modus utama yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi.
Namun, Marlin menambahkan, tidak hanya berasal dari dana korupsi saja, money laundring bisa berasal dari tindak kejahatan lainnya seperti penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, dan penyelundupan migran.
Kemudian, sambung Marlin, juga di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, dan masih banyak lagi kasus TPPU.
“Kita harus paham akan modus dari Tindak Pidana ini. perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas terkait hal ini. Karena bisa jadi para aktor tersebut sebenarnya korban yang tidak tahu menahu akan keterlibatan mereka,” kata Marlin.
(*)
