TERHITUNG sejak 2013 atau 9 tahun lalu, lembaga pemantau pelayanan publik, ombudsman, beroperasi di Kepri. Ombudsman Provinsi Kepri berdiri sejak 27 Februari 2013.
Ini adalah lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah.
Baik itu pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
Kepolisian, Kejaksaan Hingga Pengadilan adalah termasuk yang diawasi penyelenggaraan pelayanan publiknya oleh lembaga ini.
Hampir satu dasawarsa berkiprah di provinsi ini, tim Ngobrol EveryWhere GoWest Indonesia tertarik mengetahui lebih jauh tentang tingkat pelayanan publik dari lembaga-lembaga negara yang masuk dalam teropong ombudsman di provinsi Kepri.
Kami menemui kepala Ombudsman Kepri saat ini, Lagat Partahi Siadari di Sekretariat Ombudsman provinsi Kepri di Gedung Graha Pena, Batam.
Bagaimana kota Batam yang menjadi sentral aktifitas pelayanan publik terbanyak di provinsi ini? Ada beberapa catatan yang kami peroleh.
Kota yang memiliki dua motor penggerak ; Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam ini ternyata memiliki setumpuk masalah soal lahan.
“Ada 444 laporan pengaduan dari masyarakat Kepri terkait Mal Pelayanan Publik yang masuk ke Ombudsman sepanjang tahun 2021 lalu dan 70 persenya dari Kota Batam,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari.
Institusi kepolisian di provinsi ini juga memiliki kinerja pelayanan yang belum baik menurut kacamata Ombudsman di Kepri.
“Di Polres-Polres ini masih banyak yang merah lah,” lanjut Lagat.
Hal menarik lainnya yang kami catat : ASN sebagai garda terdepan pelayan publik di provinsi Kepri, banyak yang mengadukan kasus perceraian mereka ke sekretariat Ombudsman yang ber-homebase di Batam ini.
Apa ada hubungannya dengan pelayanan publik yang diterima masyarakat?
“Banyak satuan kerja yang tidak memberi pelayanan maksimal, maka muncul lah apatisme masyarakat terhadap negara,” katanya.
Simak obrolan kami selengkapnya di episode ini : OMBUDSMAN KEPRI ; “LAYANAN PUBLIK & APATISME RAKYAT TERHADAP NEGARA.
(nes/dam)
