PDI Perjuangan meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan klarifikasi terkait pernyataan big data warga yang menginginkan pemilu ditunda. PDIP menilai Luhut tak punya kapasitas untuk menyampaikan hal itu.
Ketua DPR, Puan Maharani, membantah klaim Luhut bahwa pemilih PDIP mendukung penundaan Pemilu 2024. Puan yang juga menjabat Ketua DPP PDIP menyatakan partainya memiliki data tersendiri terkait sikap pemilih terhadap wacana penundaan pemilu mendatang.
“Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan [Luhut]. Itu saja,” ujar Puan pada wartawan di komplek Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (15/3/2022).
Puan juga menegaskan bahwa data yang dimiliki oleh PDIP pun berupa big data. “Dan data kami partai politik, big data juga,” ujarnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto pun mempertanyakan kewenangan Luhut menyampaikan hal itu. Ia menantang Luhut untuk mempertanggungjawabkan pernyatannya secara akademis.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” kata Hasto.
Luhut sebelumnya mengklaim bahwa big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.
Tak hanya itu, dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Akan tetapi, ketiga partai politik tersebut diketahui sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
“Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” ucap Luhut.
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
