STATUS Batam segera berubah dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Untuk ini, Badan Pengusahaan (BP) Batam perlu berbenah untuk membangun banyak infrastruktur.
Salah satunya adalah pengembangan Pelabuhan Batuampar, serta pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh, Bintan yang sempat dibahas dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, beberapa waktu lalu. Pembahasan dilakukan dalam Rapat Koordinasi tentang BP PBPB Batam, Selasa (06/03/2018) lalu di Kantor Kemenko Perekonomian.
“Ada tujuh proyek pembenahan yang kami bahas bersama, dan nantinya akan dirapatkan kembali bersama Presiden Joko Widodo,” ujar Kepala BP Batam, Lukita Dinansyah Tuwo.
Namun Lukita menegaskan, untuk tahap awal pihaknya akan memulai pengembangan pada Pelabuhan Batuampar dan Bandara Hang Nadim Batam.
Hal untuk mendukung Batam menjadi Hub Logistik Regional.
Dari total investasi sebesar Rp 91 triliun yang dibutuhkan untuk merubah status kekhususan Batam, Lukita menyampaikan untuk pembenahan Pelabuhan Batuampar, pihaknya menjelaskan nilai investasinya mencapai US 160 juta.
Nantinya, BP Batam akan bekerja sama dengan konsorsium PT Pelindo I (Persero).
“Nantinya Pelindo dan BP Batam akan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini merupakan perusahaan swasta lokal dan asing,” lanjutnya.
Konsep pembenahan pelabuhan Batuampar ini sendiri, direncanakan harus dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Sauh yang direncanakan akan dibangun.
Untuk mengintergrasi kedua pelabuhan ini, pihak BP Batam merencanakan akan menggunakan Jembatan Batam – Bintan seperti yang diusulkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.
“Integrasi antara kedua pelabuhan ini sendiri juga penting, dimana nantinya para investor yang menanamkan investasinya di Pelabuhan Batuampar kami harapkan dapat juga berinvestasi di pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh,” lanjutnya.
Investasi untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh sendiri mencapai US 4 milyar dan direncanakan dapat mencapai kapasitas capai 15-18 juta TEUs atau peti kemas yang akan dilakukan secara bertahap.
“Untuk Tanjung Sauh pembangunan pada tahap awal 6 juta peti kemas, kemudian tahap kedua 12 juta peti kemas, dan tahap ketiga mencapai 18 juta peti kemas,”, kata Lukita.
Guna mendukung integrasi kedua pelabuhan ini sendiri, BP Batam sendiri juga telah mengusulkan beberapa masukan dalam pembangunan Jembatan Batam – Bintan nantinya. Dimana pihaknya meminta agar tidak hanya membangun Jembatan saja, tetapi akan lebih baik apabila jembatan tersebut juga dapat digunakan untuk penyaluran air dan listrik, serta ditambah dengan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang dapat digunakan oleh masyarakat.
“Namun saat ini kami juga masih menunggu untuk cost way nya karena tergantung dengan spek pembangunan jembatan. Untuk jembatan yang mencapai 12 km ini kami harapkan usulan dari BP Batam dapat diterima,” tuturnya.
“Namun untuk saat ini kami akan ngebut untuk pembenahan pelabuhan Batuampar terlebih dahulu, karena untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Sauh sendiri dikatakan juga membutuhkan waktu 6-7 tahun ke depan,” tutupnya.
(*/GoWest.ID)
