WALIKOTA Batam, Amsakar Achmad, mengatakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Amsakar Achmad saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kota Batam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027, di Ballroom Hotel Grand Mercure, Batam Center, Kamis (5/03/2026).
“Musrenbang ini bukan sekadar tahapan formal dalam proses perencanaan, tetapi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Amsakar.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kota Batam Tahun 2027.
“Dengan demikian, dokumen perencanaan yang kita susun tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga implementatif, tepat sasaran, realistis, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Amsakar memaparkan, secara geografis Batam memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia.
Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 1.020,28 kilometer persegi yang mencakup 454 pulau.
Dari sisi administrasi, Batam terdiri atas 12 kecamatan dan 64 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.296.962 jiwa. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyediaan layanan publik.
Dalam penyusunan RKPD 2027, Pemerintah Kota Batam juga menyelaraskan arah pembangunan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, kemandirian pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi industri, pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, serta pembangunan berkelanjutan.
Visi pembangunan Batam diarahkan untuk mewujudkan kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus sebagai pusat investasi dan pariwisata.
Visi tersebut dijabarkan melalui lima misi utama, antara lain peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan investasi dan pariwisata, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.
Amsakar juga memaparkan perkembangan ekonomi Batam dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 6,69 persen, kemudian meningkat menjadi 6,76 persen pada 2025, melampaui target sebesar 6,28 persen.
Pada triwulan pertama 2025, pertumbuhan ekonomi sempat berada di angka 5,41 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belanja pemerintah yang belum berjalan optimal pada awal tahun.
Selain itu, terdapat tujuh agenda investasi BP Batam yang tertunda serta adanya moratorium pembangunan yang turut memberi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kinerja ekonomi mulai membaik pada triwulan berikutnya. Pada triwulan kedua dan ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkat hingga sekitar 6,89 persen.
Pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai sekitar 7,49 persen.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 berada di atas capaian tahun sebelumnya serta melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri maupun nasional. (*)
