Perizinan Investasi Bakal Dipangkas dalam 1 – 2 Bulan ke Depan

PEMERINTAH mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya resesi dalam satu tahun ke depan, dengan mendorong Foreign Direct Investment disamping investasi dari dalam negeri. Langkah antisipatif penting karena situasi neraca pembayaran, terutama neraca perdagangan dan transaksi berjalannya negatif.

“Kalau itu negatif maka yang paling penting agar bisa didorong adalah Foreign Direct Investment supaya kalau Foreign Direct Investment valasnya akan ada,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Selain akan ada peningkatan produksi di dalam negeri, menurut Darmin, valas juga akan masuk sehingga situasi neraca transaksi berjalan yang negatif bisa diimbangi. Tidak terlalu tergantung kepada modal jangka pendek tetapi lebih ke Foreign Direct Investment yang lebih stabil.

Persoalannya bagaimana agar investasi ini bukan hanya penanaman modal asing tetapi juga penanaman modal negeri sendiri. Selain itu juga bagaimana agar investasi itu bisa meningkat lebih cepat.

Menurut Darmin, pemerintah akan benar-benar fokus dalam jangka pendek 1-2 bulan ini akan memangkas lagi berbagai perizinan. Izin yang penting dipertahankan yang tidak penting akan dihilangkan.

“Tentu yang penting kan pasti ada, misalnya izin usaha pasti perlu, tapi kalau kemudian izin-izin lain yang tidak terlalu penting katakanlah ada usulan bagaimana kalau impor barang modal atau mesin-mesin untuk investasi apa harus pakai rekomendasi lagi atau izin, yang begitu tidak perlu. Jadi itu dia fokus dari diskusi semuanya,” terang Darmin.

Mengenai berapa jumlah perizinan yang akan dipangkas, Darmin mengatakan tidak terbatas pada aturan izin berdasarkan peraturan menteri atau Perpres. Untuk yang di bawah Undang Undang ditargetkan selesai dalam 1 bulan.

“Kalau ada yang perlu perubahan undang-undang itu juga kita akan tempuh. Tentu harus melalui omnibus law kalau menyangkut Undang Undang,” tandasnya.

(*)