MELESATNYA karir politik Gibran Rakabuming Raka – dari pengusaha katering di Solo menjadi wakil presiden Indonesia di usia 37 tahun- telah menjadi buah bibir publik, baik pencapaiannya maupun cara mencapainya.
GUBRAN, yang dikenal akan kecenderungan untuk tidak banyak bicara dan jarangnya memberikan komentar terkait politik, semula menapaki dunia kuliner dengan membuka bisnis katering dan toko martabak. Ia sempat menegaskan bahwa dirinya tidak berencana untuk terjun ke dunia politik.
“Kalau jadi pebisnis, saya tertarik, tapi kalau politikus tidak,” kata Gibran pada Maret 2018, seperti dikutip dari Tempo. “Jadi politikus banyak uangnya kalau korupsi.”
Namun pada tahun 2020, dia mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo dan memenangi pemilihan kepala daerah itu yang sempat kontroversial karena pada awalnya dia diprediksi akan melawan kotak kosong, namun pada saat terakhir ia mendapat saingan dari peserta independen. Dilantik pada 2021, Gibran mengundurkan diri pekan ini untuk mempersiapkan diri menjadi wakil presiden.
Sejak saat itu, putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo menjadi ikon politikus muda di bawah naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), seperti ayahnya.
Gibran, namun demikian, meninggalkan PDIP dan menyeberang ke koalisi lawan dari partai berlambang kepala banteng tersebut dengan menjadi calon wakil presiden bagi kandidat presiden Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024.
Popularitasnya dongkrak kemenangan Prabowo
Bagi mayoritas warga Solo, Gibran adalah sosok pemimpin belia populer yang berhasil membangun kota di provinsi Jawa Tengah itu.
“Kami tinggal di Jebres, ada banyak pembangunan di sini. Itu berdampak sekali ke saya dan tetangga-tetangga saya,” ujar Daniel Agusta, 31, warga Solo, kepada BenarNews.
Warga menganggap popularitas itu membawa suami Selvi Ananda meraih kemenangan hampir 60% suara pada Pemilu 2024, mendampingi Prabowo Subianto.
Pasangan Prabowo-Gibran mengalahkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang meraih sekitar 24% dan 16% suara.
Sejumlah lembaga survei menilai faktor Gibran menjadi penentu kemenangan 65 juta suara pasangan beda generasi tersebut – di samping Jokowi dan Prabowo sendiri.
Namun pencapaian Gibran bukan tanpa catatan. Publik juga menyoal bagaimana ayah Jan Ethes ini menapaki karier politiknya yang dianggap menabrak demokrasi.
Salah satu yang mereka gugat adalah bagaimana Gibran yang berusia di bawah 40 tahun akhirnya dapat menjadi calon presiden melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.
Proses antidemokrasi
Dandhy Dwi Laksono, sutradara “Dirty Vote”, film dokumenter yang menyoroti dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024, mengatakan pemilu tersebut dijalankan dari proses antidemokrasi.
“Jadi sesepele, misalnya, kita harus ingat bahwa permohonan agar Gibran bisa memenuhi syarat menjadi wapres itu dimasukkan di hari Sabtu (30 September 2023) saat orang libur di Mahkamah Konstitusi,” kata Dandhy kepada BenarNews.
Film “Dirty Vote” sendiri menyebutkan sehari sebelum tanggal tersebut, seorang pemohon bernama Almas Tsaqibbirru, yang menggugat soal batas usia calon presiden-calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi, menarik gugatannya dan memasukkan kembali sehari setelahnya.
“Dan detail-detail begini kan kadang dilupakan. That’s why ada Dirty Vote,” kata Dandhy, menambahkan bahwa saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang juga paman Gibran, berkantor dan meminta panitera untuk masuk kerja.
Mahkamah yang dipimpin Anwar menyidangkan perkara tersebut pada 10 Oktober 2023 dan mengabulkan seorang yang belum berusia 40 tahun boleh mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah.
Film “Dirty Vote”, yang melibatkan para pakar hukum konstitusi sebagai pemerannya, berhasil menyajikan potret dinamika politik para elite di balik pencalonan Gibran.
Meski keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan konsekuensi terdepaknya paman Gibran dari kursi ketua, secara hukum pencalonan Gibran dinyatakan sah.
Pro dan kontra di masyarakat terus bergulir pasca keputusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kemenangan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober.
Meski pemilu telah usai, publik tak sepenuhnya beranjak maju. Bagi pendukungnya, Gibran merupakan harapan masa depan Indonesia. Sebaliknya bagi pihak yang kontra, Wali Kota Solo itu mimpi buruk demokrasi.
“Menurut saya, Gibran ini orang yang sangat tangguh. Tidak mudah menghadapi hinaan seperti yang dia lakukan, hanya diam, tidak membalas,” kata Imelda Yuniati, relawan Gibran.
“Bahkan dia selalu menginstruksikan agar kami selalu sopan terhadap semua lawan,” tambah Imelda.
Sebaliknya, Dandhy tidak menyoroti personal Gibran, tapi lebih melihat realitas politik yang memberikan privilese kepada putra Presiden Jokowi tersebut untuk sampai pada puncak tertinggi kepemimpinan nasional melalu cara yang tidak etis.
“Jadi tidak bisa kita sebut kalau ini pemimpin yang punya legitimasi. Bahwa dalam realitas politik mereka kemudian menjabat, iya, itu realitas politik. Tetapi kita tidak bisa memberikan legitimasi dan kita juga nggak bisa move on begitu saja,” kata Dandhy.
Persepsi warga
Abdul Hakim, psikolog dari Universitas Sebelas Maret di Solo, mengatakan Gibran sangat populer di Solo.
“Warga Solo itu sebagian besar menengah ke bawah kalau dari segi ekonomi,” kata Hakim.
“Dan kita lihat sejauh ini pertumbuhan ekonomi Solo memang signifikan, 6% di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.”
Pembangunan di Kota Solo masif sekali di masa Pemerintahan Gibran, kata dia.
“Tetapi kita lihat ada ketegangan antara Gibran yang cenderung menggunakan pendekatan korporat dengan birokrasi di Kota Solo yang kita tahu rata-rata di Indonesia itu cenderung senior dan mereka semua itu PNS (pegawai negeri sipil),” kata Abdul kepada BenarNews.
Sumartono Hadinoto, seorang tokoh masyarakat sekaligus pegiat kemanusiaan di Kota Solo mengatakan bahwa dia yakin Gibran akan mampu menjadi wakil presiden yang baik.
“Harapan kami, semoga Mas Gibran tidak melupakan Solo dan tetap mendukung kemajuan kota Solo meski sudah tidak di Solo lagi,” kata dia, seraya mengharapkan publik tidak melihat ke belakang.
Bagi Dandhy, melihat ke belakang tetap perlu untuk mengingatkan masyarakat atas proses politik yang secara moral harus diluluskan, terlepas Gibran sah secara hukum.
”Setelah pelantikan menurut saya kita semua harus memberikan catatan kaki bahwa titik start-nya adalah yang seperti ini,” pungkas Dandhy.
