KOMISI VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 ke Kota Batam, Jumat (20/02/2026).
Kunjungan tersebut mencakup peninjauan layanan sosial, dialog dengan pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan sosial, penyerapan aspirasi masyarakat, serta pemantauan penyaluran bantuan sosial.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
“Kunjungan kerja ini dalam rangka meningkatkan fungsi dewan, khususnya pengawasan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di daerah,” ujar Marwan dalam keteranganya.
Dalam kesempatan tersebut, Marwan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Batam dan Persekutuan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kristen Kota Batam atas peran mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada Pimpinan Persekutuan LKS dan Kepala Dinas Sosial Kota Batam di tengah kesibukan dalam bertugas, meskipun hari ini hari libur, namun tetap semangat mengemban tugas,” katanya.
Pada forum dialog, Komisi VIII juga mendalami sejumlah hal terkait LKS, mulai dari latar belakang dan sejarah pembentukannya, program yang dijalankan, capaian kinerja, hingga kendala yang dihadapi di lapangan.
Dalam rangkaian kegiatan itu, Komisi VIII turut memantau penyaluran bantuan sosial di Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp75.406.150.000 yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Khusus di Kota Batam, total bantuan sosial PKH dan sembako yang telah disalurkan tercatat sebesar Rp34.090.600.000.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTSKPO) Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi, menyampaikan penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“Kementerian Sosial terus memperkuat program rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan,” ujar Rachmat.
Selain Bansos reguler, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan bagi lanjut usia serta jaminan perlindungan bagi sekitar 14 ribu pekerja rentan, termasuk pengemudi kapal pancung, pengemudi ojek online, dan penarik becak.
Kunjungan kerja ini mengangkat tema pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta penanggulangan bencana.
Sejumlah lembaga turut hadir, antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Wakaf Indonesia, guna memperkuat sinergi program serta menyerap aspirasi masyarakat.
“Semoga hal ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Marwan. (*)
