KEPALA Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan pentingnya transparansi serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurut Rudi, Pemko Batam sangat menghargai peran strategis media sebagai mitra pembangunan. Media memiliki fungsi kontrol sosial yang penting untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Sinergi antara pemerintah dan media bertujuan agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar berdasarkan fakta, bukan opini yang berpotensi menyesatkan,” ungkap Rudi Panjaitan, Senin (2/02/2026) di Batam Center.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang seluas-luasnya bagi jurnalis yang kompeten untuk menggali informasi.
Setiap pertanyaan dari media, kata Rudi, wajib dijawab oleh perangkat daerah terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Rudi berharap media tetap mengedepankan profesionalisme.
Ia mengingatkan bahwa kecepatan penyajian berita harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik serta standar operasional prosedur yang ditetapkan Dewan Pers.
“Jika pemerintah dan media sama-sama menjaga idealisme jurnalistik, kepercayaan publik akan terus terpelihara. Batam adalah rumah kita bersama. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk merawat kepercayaan itu melalui penyajian informasi yang sehat dan berimbang,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh insan pers untuk terus menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif dalam mendukung terwujudnya Kota Batam yang transparan, inklusif, dan berdaya saing.
Menurut Rudi, sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Walikota Batam, terkait peran aparatur pemerintah sebagai pelayan publik, bahwa seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam merupakan pejabat publik yang mengemban amanah masyarakat.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, pejabat publik adalah milik rakyat. Artinya, informasi tentang kinerja dan kebijakan pemerintah merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya. Selama menyangkut kepentingan umum, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi,” pungkasnya.
(*)
