KEPALA Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi turun menemui ribuan warga Rempang yang berunjuk rasa di depan Gedung BP Batam, Senin (11/9/2023).
Di depan warga yang berorasi menolak relokasi, Rudi mengatakan ia hanya melanjutkan kebijakan dari pemerintah pusat (Proyek Eco-City Rempang).
“Waktu demo pertama sudah disampaikan bahwa saya ini perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saya kemarin sudah tawarkan untuk ikut ke Jakarta bertemu Menteri Investasi, namun ditolak, ” kata Rudi.
Karena penolakan tersebut, Rudi menegaskan ia kesulitan membantu menyelesaikan polemik warga Rempang.
“Wewenang saya hanya sampai di sini. Saya tidak bisa melebihi wewenang dari menteri, ” katanya lagi.
Ia mengajak warga yang berdemo untuk kembali bermusyawarah, agar ia bisa mendengarkan aspirasi, yang kemudian akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Sementara itu, orator dari Laskar Pembela Marwah Melayu, Said Zahri mengatakan pihaknya tidak menolak investasi, tapi meminta agar 16 kampung tua di Pulau Rempang tidak digusur.
“Di Batam, industri bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Mengapa di Rempang tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Ia melihat ide kolaborasi investasi moden dan kearifan lokal bukanlah suatu hal yang buruk. “Kami mendukung investasi, silahkan bangun investasi atau pabrik di luar kampung kami. Tapi tolong jangan gusur kampung kami, ” katanya lagi.
Pantauan GoWest.ID, awalnya demo berlangsung tertib hingga tiba masuk Dzuhur. Namun setelah itu, massa tiba-tiba melempari Kantor BP Batam dengan batu dan merusak pagar gedung tersebut.
Akibat tindakan tak terduga tersebut, polisi akhirnya menembakkan water cannon dan juga gas air mata. Hingga berita ini diunggah, kondisi ricuh masih berupaya dikendalikan oleh aparat
(leo)
