DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri hingga awal Juli 2022 telah memberikan 19.425 sertifikat kepada peserta Webinar Series Keuda Update yang dilaksanakan secara berkala setiap minggu. Sertifikat ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat atau jabatan.
“Sampai dengan awal Juli 2022, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri telah memberikan 19.425 sertifikat elektronik kepada peserta yang memenuhi syarat saat mengikuti kegiatan Webinar Series Keuda Update yang dilaksanakan Ditjen Keuda Kemendagri,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Keuda Kemendagri Agus Fatoni, Rabu (6/7).
Fatoni menjelaskan sertifikat diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang mengikuti kegiatan Webinar Series Keuda Update yang dilaksanakan hari Rabu atau Kamis setiap minggu selama Tahun 2022.
“Setiap peserta yang memenuhi syarat, dengan identitas yang jelas, akan diberikan setifikat elektronik sebagai bentuk apresiasi dalam mengikuti literasi bidang keuangan daerah,” ungkapnya.
Kegiatan Webinar Series Keuda Update dilakukan dalam rangka peningkatan kapastias pengelolaan keuangan daerah, sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan, penyampaian informasi aktual dan terkini, best practice dan inovasi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mencari solusi dan strategi dalam memecahkan persoalan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Fatoni, tercatat rata-rata sertifikat yang diberikan Ditjen Keuda dalam setiap Webinar mampu mencapai 1.600 sertifikat. “Sertifikat diberikan kepada peserta yang aktif dan mengikuti secara langsung (live) baik melalui zoom meeting atau melalui kanal Youtube Ditjen Bina Keuda Kemendagri,” ungkapnya.
Menurut Fatoni, Webinar Keuda Update banyak diminati dan mendapatkan atensi dari masyarakat umum maupun pemerintah daerah. Hal tersebut terbukti dari viewer yang mengunjungi kegiatan Webinar Series pada youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah. Bahkan satu tema bisa dikunjungi puluhan ribu viewer.
Tema Webinar yang memperoleh atensi tinggi diantaranya “Kebijakan Pemberian TPP Pada Pemerintah Daerah” yang mencapai 28 ribu viewers, dan tema “Percepatan Realisasi APBD dan Penunjukan Pejabat di Lingkungan Pemda” yang mencapai 22 ribu viewers.”
Rata-rata peserta webinar berasal dari Pemerintah Daerah dan masyarakat umum. Baik ASN, maupun non ASN. Banyak juga peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pakar, pengamat dan praktisi.
Selain itu, peserta juga banyak dari pejabat fungsional yang bisa menggunakan sertifikat sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. “Sertifikat Webinar bisa digunakan oleh pejabat fungsional sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan,” katanya lagi.
Narasumber kegiatan Webinar berasal dari berbagai kalangan sesuai dengan bidang dan keahliannya, antara lain dari pimpinan lembaga negara, menteri, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pakar, ahli, akademisi dan praktisi.
Tema yang diangkat dalam webinar pun sangat beragam. Mulai dari tata kelola keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Barang Milik Daerah (BMD), dana otonomi khusus, dana transfer baik Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokqsi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH), asuransi, perbankan, pajak dan retribusi daerah dan tema lainnya.
“Jadi, Webinar ini sudah bagus. Nah, ini termasuk inovasi kita. Ini terus kita perhatikan dan terus kita kembangkan lagi,” pungkas Fatoni (leo).
