LEMBAGA survei Indonesia Polling Station (IPS) mempertanyakan akurasi data yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait 100 juta rakyat Indonesia mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menurut Peneliti senior IPS, Alfin Sugianto, bahwa berdasarkan hasil temuan lembaga survei, sebanyak 74,6 persen publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“Ini berarti bahwa pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan mengenai 100 juta lebih rakyat Indonesia mendukung penundaan Pemilu 2024 layak dipertanyakan akurasinya,” kata Alfin dalam konferensi pers virtual, Senin (28/3/2022).
Alfin mengatakan, berdasarkan hasil surveinya, hanya 15,2 persen responden yang setuju penundaan Pemilu. Sementara 10,2 persen responden lainnya tidak menjawab.
Lebih lanjut, Alfin mengungkapkan sebanyak 35,9 persen responden yang menolak penundaan Pemilu beralasan wacana itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka memandang Penundaan Pemilu sebagai pelanggaran konstitusi.
Kemudian, kata Alfin, sebanyak 18,4 persen responden lainnya beralasan penundaan Pemilu akan menjatuhkan kredibilitas Presiden Jokowi.
Selain itu, sebanyak 20,3 persen responden yang menolak Penundaan Pemilu memandang agenda itu bisa menimbulkan situasi chaos.
“Penundaan pemilu sangat rawan memicu terjadinya kerusuhan sosial seperti yang terjadi pada tahun 1998,” ujar Alfin.
Sebagai informasi, survei IPS dilakukan pada 8-18 Maret 2022 di 34 provinsi terhadap 1.220 responden yang berusia minimal 17 tahun. Margin of error survei ini sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara itu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dari survei itu diperoleh hasil sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.
Survei digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tak sedikit warga yang mendukung Pemilu 2024 ditunda. Alasannya, tidak rela uang ratusan triliun dipakai untuk Pemilu ketika pemulihan ekonomi pascapandemi masih berjalan.
Dia mengaku telah mendapat aspirasi warga berdasarkan big data yang merekam aktivitas di media sosial. Luhut mengklaim data diambil dari 110 juta orang di media sosial. Akan tetapi, dia enggan membukanya kepada publik.
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
