DPRD KOTA Batam menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) gabungan untuk membahas permasalahan lahan yang dialami oleh warga Bengkong Pertiwi, Kelurahan Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Selasa (1/09).
Dalam RDPU ini masalah pokok dibahas adalah terkait status lahan tempat tinggal warga Bengkong Pertiwi yang telah ditempati oleh warga sejak tahun 2003 silam.
Berdasarkan surat tanah yang dimiliki oleh warga, lahan yang ditempati warga tersebut adalah berstatus Kavling Siap Bangun (KSB).
Namun ketika warga mau melakukan pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) status tempat tinggal mereka berubah menjadi Kavling tapak, sehingga mengakibatkan UWTO mengalami kenaikan dan warga merasa keberatan.
Ketua RT 004/013 Bengkong Pertiwi, Kel. Tanungbuntung, Safrizal mengatakan, warga merasa keberatan atas tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang tidak sesuai.
Selain itu adanya tekanan dari tim yang dibentuk oleh BP Batam kepada warga agar membayar uang administrasi pengurusan lahan sebesar Rp. 4,5 jt cukup dikhawatirkan warganya.
“Awal mula permasalahan adalah sejak pengajuan pengurusan UWTO yang dilakukan oleh tim sembilan (tim yang dibentuk oleh BP Batam) dan ternyata nilainya tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Yang awalnya Kavling Siap Bangun (KSB), jika membayar UWTO senilai Rp 49.000/m², ternyata setelah keluar faktur dan yang ditagih ke masyarakat menjadi Kavling tapak, yang harganya Rp 87.400/m²” jelas Safrizal.
Safrizal menambahkan, intinya masyarakat tidak keberatan dan mau membayar UWTO. Namun harus sesuai dengan status lahan yang mereka tempati. Menurut mereka, selama ini tanah yang mereka tempati adalah KSB.
“Masyarakat bukan tidak mau membayar, masyarakat mau membayar apabila sesuai dengan kavling yang dibeli dari awal, yaitu adalah KSB dan bukan kavling tapak” tambah Safrizal.
Terkait dengan intervensi atau tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh tim sembilan yang merupakan tim bentukan dari BP Batam Safrizal mengatakan, warga juga mengalami intimidasi dari tim sembilan terkait pengurusan sertifikat.
Menurut Safrizal, berawal dari waktu pengurusan sertifikat masyarakat mengalami intimidasi, kalau tidak diurus UWTO-nya, maka sertifikat tidak akan diberikan. Itu pun masyarakat tidak tahu.
Menurut warga, mereka diminta memfotokopi dokumen masing-masing 2 berkas, dan berkas tersebut yang satunya adalah digunakan untuk kepengurusan UWTO.
“Jadi secara tidak langsung warga merasa tertipu, karena dari awal warga tidak tahu berapa harga yang ditetapkan” ujar Safrizal.
Dirinya juga menyayangkan ketika warga meminta pihak BP Batam datang dan menjelaskan tentang masalah UWTO, pihak BP Batam tidak bisa. Ditambah lagi terkait dengan biaya administrasi yang diminta oleh tim sembilan yang harus ditransfer ke rekening pribadi.
“Ada laporan dari masyarakat kepada saya selaku ketua RT, apabila masyarakat yang sudah keluar fakturnya harus membayar uang Rp 4,5 jt dan ditransfer ke nomor rekening pribadi. Yang jelas uang tersebut harus dibayarkan, baru kemudian diberi faktur, dan selanjutnya membayar ke bank” tambah Safrizal lagi.
Penjelasan Pihak BP Batam
TERKAIT masalah di atas, petugas bagian Staff Penyelesaian Permasalahan Lahan kantor Lahan BP Batam, Mulyohadi, yang hadir dalam RDPU tersebut mengatakan, bahwa di lokasi Bengkong Pertiwi, Tanjung Buntung tidak ada pengalokasian KSB.
Menurutnya, lahan KSB hanya untuk tempat pemindahan rumah-rumah di lahan yang bermasalah. Sementara untuk lokasi lahan Bengkong Pertiwi bukan peruntukan lahan KSB, tapi lahan penataan.
“Berdasarkan Perka BP Batam no. 174 tahun 2019, di lokasi Bengkong Pertiwi tidak ada pengalokasian lahan KSB, saya tidak paham. Istilah KSB dapat dari mana. Yang ada lahan Bengkong Pertiwi itu lahan pemukiman” ujar Mulyohadi.
Terkait tim bentukan oleh BP Batam, Mulyohadi juga membenarkan adanya tim tersebut. Ia menjelaskan tim tersebut adalah tim penyelaras yang bisa membantu BP Batam di lapangan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Namun Mulyohadi mempertanyakan balik terkait adanya pungutan-pungutan dari tim penyelaras. Menurutnya, pihaknya segera mencari informasi terkait masalah pungutan di luar faktur.
“Terkait pungutan di luar biaya resmi, kami belum tahu pasti. Yang jelas kewajiban warga membayar UWTO sesuai dengan aturan yang ada” jelas Mulyohadi.
Mulyo juga menjelaskan jika ada warga yang merasa dirugikan dengan adanya pungutan liar di luar pungutan resmi dari BP Batam, agar bisa melaporkan kepada pihak BP Batam.
Tanggapan DPRD Batam
MENANGGAPI permasalahan dalam RDPU tersebut, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, yang juga turut hadir meminta kepada BP Batam untuk mengembalikan status KSB warga Bengkong Pertiwi.
“Kami minta agar supaya BP Batam untuk mengembalikan status KSB yang ditempat tinggali oleh masyarakat kita, karena ini ada konsekuensi masalah tarif UWTO-nya” ujar Nuryanto.
Nuryanto juga meminta agar BP Batam harus melayani dan menyelesaikan masalah tersebut dengan transparan.
“Dalam hal ini DPRD Kota Batam berharap agar kiranya BP Batam yang juga bagian dari pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan atas lahan yang ada di Batam, berilah pelayanan yang baik dengan transparan dan terbuka kepada masyarakat kita, tanpa harus melalui calo atau percaloan, itu tidak boleh” tutup Nuryanto.
Terkait keberadaan tim sembilan yang dibentuk oleh BP Batam dalam pengurusan lahan di wilayah Bengkong Pertiwi tersebut, GoWest Indonesia mencoba mengkonfirmasi ke Direktur Pengelolaan Lahan Kantor Lahan BP Batam, Ilham Eka Hartawan.
Namun hingga berita ini diterbitkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp belum dibacanya.
RDPU tersebut selain dihadiri dari perwakilan BP Batam, juga dihadiri oleh perwakilan dari BPN Batam, Dinas Pertanahan, pihak Kecamatan Bengkong dan Kelurahan Tanjung Buntung.
*(Wir/Zhr/GoWestId)
