Hubungi kami di

Kota Kita

TPID Kepri: Pengendalian Inflasi Dilakukan Melalui Program 4K

Terbit

|

Ilustrasi: Warga berbelanja di Pasar Murah yang digelar di Sagulung. F. Istimewa

WAKIL Ketua tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Suryono, mengatakan untuk mengendalikan laju inflasi dilakukan dengan program 4K. Yaitu, ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, terutama komoditas bahan pokok yang rentan mengalami fluktuasi harga.

Suryono mengatakan program 4K ini sejalan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). TPID Kepri, kata dia, melaksanakan berbagai kegiatan di antaranya pelaksanaan pasar murah menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

Selain itu, lanjutnya, penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD), penyelenggaraan peningkatan kemampuan pengendalian inflasi, serta optimalisasi sinergi program TPID melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) maupun rapat tim teknis.

“Tim TPID Provinsi Kepri serta TPID kabupaten/kota se-Kepri senantiasa berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi sebesar 3±1 persen (yoy),” kata Suyono, dikutip dari Antara, Kamis (2/3/2023).

Ia menambahkan TPID juga senantiasa melaksanakan pemantauan perkembangan harga bahan pangan, monitoring ketersediaan pasokan serta memastikan distribusi bahan pangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BACA JUGA :  PTDI dan Bappenas Jadikan Natuna Pilot Project Pesawat Amfibi N 219

Menurut Suyono, memasuki bulan Maret 2023, terdapat potensi meningkatnya permintaan menjelang HBKN serta tingginya curah hujan dan gelombang laut yang dapat mempengaruhi tekanan inflasi.

“Namun demikian, kuatnya koordinasi TPID dan sinergi program GNPIP diharapkan dapat menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan,” ujar dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2023 mengalami inflasi sebesar 0,47 persen (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,24 persen (mtm).

“Inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sejalan dengan kenaikan harga aneka sayuran seperti kangkung dan bayam, serta cabai merah yang dipengaruhi oleh pasokan sayuran yang menurun sebagai dampak kondisi cuaca yang kurang mendukung hasil panen,” kata Suyono.

BACA JUGA :  KPU Kepri Audensi ke Lanud Raja Haji Fisabilillah

Ia menambahkan juga terdapat kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2023 yang berdampak pada kenaikan harga rokok kretek filter.

Sementara itu, tekanan inflasi juga bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang disebabkan oleh kenaikan harga kontrak rumah sejalan dengan pola penyesuaian harga di awal tahun.

“Secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,50 persen (mtm) dan 0,32 persen (mtm),” ujar dia.

Dengan demikian, secara tahunan inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 5,79 persen (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,85 persen (yoy).

“Capaian inflasi tahunan tersebut relatif lebih rendah diantara 10 provinsi di Sumatera yakni berada di posisi ke-2 terendah,” demikian Suyono.

(*/pir)

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook