MENINDAK lanjuti hasil rapat koordinasi terkait perencanaan penanggulangan banjir dan longsor di Kota Batam, Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, meninjau sejumlah titik longsor di Kecamatan Bengkong.
Pada Kamis (8/5/2025) Mouris Limanto beserta tim dari BP Batam meninjau 8 lokasi longsor di Kelurahan Tanjung Buntung.
Sebelumnya, pada Rabu (7/5/2025) ia dan tim gabungan BP Batam beserta Pemko Batam juga telah meninjau 9 titik lokasi banjir di Kelurahan Sadai dan Bengkong Indah.
Mouris mengatakan, sejumlah titik longsor tersebut menimbulkan keresahan warga, khususnya saat meningkatnya curah hujan yang mengguyur Kota Batam, seperti halnya yang terjadi beberapa hari yang lalu, yang menyebabkan banjir meluas di sejumlah kawasan padat penduduk.
Menurut Mouris, adapun penyebab banjir terjadi akibat saluran drainase yang terlalu kecil di area padat penduduk, adanya penimbunan sampah, serta saluran air yang terputus sehingga air tidak mengalir sampai ke hilir, dan minimnya daerah tangkapan hujan (catchment area).
Selepas peninjauan, Mouris menjabarkan beberapa penanganan yang diperlukan, salah satunya adalah penyediaan tampungan-tampungan untuk membangun kolam retensi di beberapa titik lokasi.
“Untuk jangka pendek, Pemko Batam sudah sediakan alat berat untuk membantu pengerukan di lokasi terdampak. Sedangkan jangka panjangnya, kami akan bekerja sama dengan pengusaha untuk program CSR dengan membangun saluran-saluran drainase,” terangnya.
Sebagai langkah konkret penanganan banjir dan longsor, peninjauan ini akan dilaksanakan pada 12 Kecamatan di Kota Batam selama 18 hari ke depan.
Sebagaiman yang dketahui, beberapa hari sebelumnya Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin langsung Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029, di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (6/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Li Claudia yang juga Wakil Kepala BP Batam, menekankan pentingnya sinergi antar instansi, dari tingkat kota hingga kecamatan dan kelurahan, guna menyelaraskan program pembangunan dan menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah persoalan banjir, yang menurutnya harus ditangani secara komprehensif dengan pendekatan kolaboratif antara Pemko Batam terutama camat dan lurah, dengan BP Batam.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Harus kompak dan tuntas agar masalah di Kota Batam bisa selesai. Kita ingin pembangunan ini benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan,” tegasnya. (*)
