LIMA Fraksi dari sembilan fraksi di DPRD kota Batam menyatakan menolak untuk membahas kembali Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang diajukan oleh Pemerintah (Pemko Batam).
Dengan adanya penolakan lima fraksi DPRD kota Batam tersebut, maka selanjutnya DPRD kota Batam secara kelembagaan menolak untuk melanjutkan pembahasan Ranperda tersebut ketahap berikutnya, dan mengembalikan lagi kepada pihak pemerintah kota Batam.
“Sebelum menutup, sebagai pimpinan, saya kembali bertanya kepada seluruh anggota yang hadir. Apakah setuju, usulan Rancangan Peraturan Daerah Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Batam ini, dikembalikan lagi kepada pemerintah kota Batam?” kata Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, saat memimpin Rapat Paripurna yang kemudian disambut teriakan kata Setuju, dari anggota DPRD yang hadir.
Demikian salahsatu kesimpulan dari Rapat Paripurna DPRD kota Batam dengan agenda Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Batam atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Kota Batam, Sekaligus Pengambilan Keputusan terhadapa Ranperda tersebut, yang digelar pada Jum’at (16/10) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam.
Kelima fraksi DPRD yang menyatakan menolak melanjutkan pembahasan tersebut adalah, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Hanura dan Fraksi Gabungan Demokrat / PSI. Sedangkan empat fraksi yang setuju untuk dilanjutkan pembahasanya adalah Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar dan Fraksi PAN.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan sebagian besar Fraksi di DPRD Kota Batam menyatakan tidak sepakat dengan pembentukan Perda tersebut. Karena itu secara kelembagaan DPRD Kota Batam mengembalikan pengajuan Perda tersebut kepada Pemko Batam.
“DPRD Kota Batam sepakat untuk dikembalikan kepada Pemko Batam,” kata Nuryanto usai sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Jumat (16/10/2020).
Menurut Nuryanto, alasan ditolaknya usulan Ranperda dari pemerintah tersebut, selain menghindari tumpang tindihnya aturan pelaksanaan mengingat sudah adanya beberapa aturan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 di kota Batam, juga mengingat proses pembahasan dan penysunan Ranperda tersebut akan memakan waktu cukup lama, sementara dilain pihak Pendemi Covid-19 ini relatif belum bisa dipastikan kapan berakhirnya.
“Sudah ada beberapa aturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah (Pemko Batam), kita khawatir ada tumpang tindih aturan pelaksanaan. Proses pembahasanya juga akan memakan waktu yang cukup lama, karena harus ada kajian terlebih dahulu” jelasnya kepada beberapa awak media.
Menanggapi adanya penolakan dari DPRD Batam terkait usulan Ranperda atas inisiasi dari pihaknya, Pjs. Walikota Batam, Syamsul Bahrum mengatakan pihaknya tetap menghormati keputusan tersebut.
Menurut Syamsul, langkah selanjutnya tentunya Pemko Batam akan tetap berupaya terus mengoptimalkan upaya pencegahan dan penangana Covid-19, melalui upaya himbauan dan mengedukasi kepada masyarakat Kota Batam.
“Ya tentunya, kita harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh lembaga DPRD. Walupun tujuan usulan Ranperda ini sebagai upaya untuk mempertegas penegakan hukum terkait penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Kami akan optimalkan aturan yang sudah ada untuk terus berupaya menekan penyebaran Covid-19 di Batam” ujar Syamsul Bahrum. (*)
