UTANG pemerintah kian membengkak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2022 sebesar Rp 7.052,5 triliun dengan Debt to GDP ratio sebesar 40,39%. Angka tersebut meningkat dari posisi bulan sebelumnya sebesar Rp 7.014,58 triliun.
Kenaikan utang pemerintah memang terjadi secara nominal sejalan dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman bulan Maret 2022, untuk menutup pembiayaan APBN.
Utang pemerintah sebesar Rp 7.052,5 triliun, sebanyak 88,24% di antaranya berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari SBN Rp 6.222,94 triliun. Untuk kepemilikan domestik pada SBN sebesar Rp 4.962,34 triliun. Di mana SBN Rp 4.104,37 triliun dan surat berharga negara syariah (SBSN) Rp 857,96 triliun.
“Utang Pemerintah didominasi oleh mata uang Rupiah yaitu 70,55%. Kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57%,” tulis laporan tersebut dikutip, Senin (25/4/2022).
Selanjutnya dalam valuta asing Rp 1.260,61 triliun. Untuk Surat Utang Negara (SUN) Rp 991,41 triliun dan SBSN Rp 269,19 triliun.
Komposisi utang pemerintah berikutnya adalah pinjaman sebesar Rp 829,56 triliun. Dengan pinjaman dalam negeri Rp 13,2 triliun.
Pinjaman luar negeri totalnya mencapai Rp 816,36 triliun. Terdiri dari pinjaman bilateral Rp 281,31 triliun, multilateral Rp 491,57 triliun, commercial banks Rp 43,48 triliun.
Utang Dikelola Secara Aman
Kemenkeu juga menyebut komposisi utang pemerintah dikelola secara prudent, fleksibel dan oportunistik sehingga terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali.
Selain itu dari sisi jatuh tempo, total utang Pemerintah sebesar Rp 7.052,5 triliun tidak semata-mata harus dibayar secara keseluruhan pada waktu yang sama.
“Melainkan, komposisi utang Pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari ratarata jatuh tempo (average time to maturity) sebesar minimal 7 tahun hingga 2025, di mana sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,66 tahun,” jelas laporan tersebut.
Kemudian dalam valuta asing Rp 1.260,61 triliun. Untuk Surat Utang Negara (SUN) Rp 991,41 triliun dan SBSN Rp 269,19 triliun.
Dalam hal ini pemerintah terus menempuh langkah strategis dan oportunistik, debt switch dan liability management untuk menjaga komposisi utang agar tetap optimal.
Transaksi debt switch atau penukaran 24 Maret 2022 dimenangkan Pemerintah senilai Rp 3,76 triliun. Hal ini demi mengantisipasi risiko global dan mengurangi risiko jatuh tempo.
Sementara transaksi liability management tanggal 29 Maret 2022 dengan skema Tender Offer, untuk membeli kembali sembilan seri Global Bond yang dimiliki investor, dengan tujuan lain yaitu penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga.
(*)
sumber: detik.com
