MESKI tidak lagi terdaftar dalam 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, proyek Rempang Eco City disebut tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjamin bahwa pemerintah pusat akan terus memantau proyek ini dan mencari solusi bagi masyarakat yang terdampak.
Dalam kunjungannya ke Batam pada Senin (18/3/2025) kemarin, AHY menegaskan pentingnya perhatian dari pemerintah pusat.
“Tanpa perhatian ini, proyek ini akan diserahkan kepada gubernur atau wali kota. Kami hadir langsung untuk memastikan semua kendala teridentifikasi dan ditangani,” ungkapnya.
Salah satu tantangan utama adalah penolakan dari sebagian warga Rempang yang menolak direlokasi. Meskipun demikian, AHY menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi sosial bagi masyarakat terdampak. Dia mencatat bahwa sudah ada sejumlah warga yang bersedia direlokasi dan mendapatkan kepastian hukum berupa sertifikat tanah di lokasi baru.
“Terdapat harapan dari ratusan orang untuk pindah ke lokasi baru,” lanjutnya, mengakui bahwa proses relokasi memerlukan waktu dan pendekatan yang tepat.
Di pihak lain, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa proyek Rempang Eco City tetap menjadi prioritas nasional. Ia mengonfirmasi hal ini melalui komunikasi langsung dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Iftitah berpendapat bahwa penolakan masyarakat disebabkan karena mereka belum merasakan manfaat langsung dari proyek tersebut. Ia juga membedakan antara relokasi dan transmigrasi, di mana transmigrasi menawarkan insentif dan pendampingan.
“Penting untuk diingat, relokasi hanya memindahkan hunian tanpa pendampingan, sedangkan transmigrasi melibatkan dukungan dari pemerintah,” jelasnya.
Untuk mendukung warga yang bergantung pada berbagai sektor, termasuk perikanan, pemerintah berencana menyediakan kapal dan membangun dermaga nelayan.
“Kami ingin memastikan bagi mereka yang senang melaut akan mendapatkan kapal untuk mendukung aktivitas mereka,” tambah Iftitah.
Dari segi anggaran, pemerintah telah menyiapkan dana untuk pembangunan perumahan bagi warga terdampak, dengan alokasi maksimum Rp70 miliar untuk 400-500 rumah, di luar anggaran tambahan untuk fasilitas lain. Kementerian Transmigrasi saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada nelayan yang terpengaruh oleh proyek ini.
“Dana yang disiapkan berasal dari anggaran yang sama, yaitu anggaran pemerintah,” tutup Iftitah.
(sus)
