TERUMBU karang merupakan salah satu ekosistem yang paling bermanfaat untuk warga pesisir.

Oleh: Tri Aryono Jadi

---

Selain memiliki manfaat ekonomi sebagai tujuan wisata bahari, terumbu karang juga memiliki fungsi ekologis sebagai penyokong kehidupan spesies ikan dan pelindung pantai dari pengikisan air laut (abrasi).

Sayangnya, tren global menunjukkan bahwa keberadaan terumbu karang semakin terancam karena faktor manusia dan juga alam. Misalnya, di lautan Australia, area tutupan karang hidup (proporsi karang dalam satu wilayah) berkurang lebih dari setengahnya dalam kurun waktu kurang dari tiga dekade.

Meskipun posisi Indonesia terletak di segitiga terumbu karang dan menjadi rumah bagi 76% spesies karang di dunia, sebagian besar situs terumbu karang di perairan Indonesia juga berada dalam keadaan mengkhawatirkan.

Survey kelautan tahun 2018 menunjukkan hanya sepertiga situs terumbu karang di Indonesia baru memiliki status ‘cukup baik’ (tutupan karang hidup hidup berkisar antara 25% dan 50%) dan sepertiga lainnya bahkan memiliki status ‘buruk’ (tutupan karang hidup kurang dari 25%).

Kondisi Terumbu Karang di Indonesia

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018)

Penelitian saya menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi dan praktik perikanan di kota pesisir mempengaruhi kondisi terumbu karang di lautan sekitarnya.

Perkembangan kota-kota secara pesat di pesisir pantai merupakan salah satu faktor manusia terbesar yang mengancam keberadaan dan kualitas karang di Indonesia.

Riset saya yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2013 tersebut menjelaskan bagaimana aktivitas dua kota pesisir – Batam dan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau – berdampak buruk terhadap terumbu karang di sekitarnya, meskipun karakteristik keduanya berbeda.

Terganggunya kondisi terumbu karang di kedua kota tersebut juga mengancam kehidupan spesies ikan di sekitarnya.

Kisah dari Batam: sedimentasi perairan akibat aktivitas industri

Penduduk di Batam tidak terlalu menggantungkan kehidupan mereka terhadap perikanan, sehingga kerusakan lingkungan akibat praktik perikanan yang destruktif sangat minim.

Justru, yang menjadi masalah utama di perairan Batam adalah sedimentasi tanah dan polusi akibat pengembangan industri di pesisir pantai.

Hal ini mengakibatkan perairan menjadi keruh sehingga mengganggu proses fotosintesis karang.

Studi kami menemukan bahwa visibilitas perairan (kedalaman air yang tidak keruh) di Batam berkisar hanya antara 3-9 meter. Padahal, terumbu karang bisa hidup sekitar 10-20 meter di bawah permukaan laut.

Selain itu, polutan yang berasal dari kota besar juga dapat mengakibatkan karang menjadi ‘stres’ dan mudah terserang penyakit. Apabila berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka karang-karang akan mati dan terumbu akan kehilangan fungsi ekologisnya yaitu melindungi pantai dari abrasi.

Di Batam, yang dikelilingi oleh pulau-pulau dan berbagai gugusan karang, kerusakan terumbu karang menyebabkan ikan-ikan mencari terumbu lain di sekitar yang tidak terlalu rusak atau mengalami pemutihan.

Pada tahun 2010-2013, saat sedimentasi dari perindustrian diperparah dengan munculnya fenomena pemutihan massal akibat pemanasan suhu air laut di Asia Tenggara, populasi ikan di Batam menurun dari sekitar 100 individu menjadi hanya 60 individu per 140 meter persegi.

Meskipun Batam adalah kota industri, pengurangan populasi ikan ini mengakibatkan jumlah tangkapan dan penghasilan banyak nelayan di pulau-pulau kecil sekitar Batam menurun.

Cerita Natuna: praktik perikanan yang destruktif

Berbeda dengan Batam, penduduk di Natuna masih sangat bergantung pada sektor perikanan. Akibatnya, kebanyakan proses perusakan terumbu karang bersumber dari aktivitas ini.

Pada tahun 2000-an, praktik-praktik perikanan yang berkelanjutan belum banyak dilakukan. Banyak nelayan masih melakukan praktik perikanan destruktif seperti menggunakan pukat harimau, bom, dan bius sianida yang merusak kesehatan terumbu karang.

Suatu survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005 menunjukkan 7 dari 8 situs terumbu yang disurvei memiliki tutupan karang kurang dari 50%. Beberapa situs bahkan memiliki tutupan serendah 27,8%.

Meskipun praktik perikanan yang destruktif sudah menurun drastis, pemulihan kesehatan terumbu karang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hingga kini belum ada situs terumbu karang yang berstatus baik di wilayah ini.

Studi tahun 2018 yang dilakukan oleh LIPI menunjukkan bahwa dari 18 situs terumbu karang di Natuna, 5 situs berstatus ‘cukup’ dan 13 situs berstatus ‘jelek’.

Lokasi terumbu karang di Natuna yang terisolasi di tengah-tengah Laut Natuna menyebabkan ikan-ikan kesulitan untuk bermigrasi ke terumbu lain.

Karena terjebak di satu lokasi saja, populasi ikan di Natuna justru mengalami peningkatan meskipun kondisi kesehatan terumbu karangnya menurun. Pada tahun 2010-2013, terjadi peningkatan populasi dari sekitar 120 individu ikan menjadi 170 individu per 140 meter persegi.

Namun, hal ini juga bisa berdampak negatif. Apabila ikan terjebak dan populasi tumbuh di luar kendali, dalam jangka panjang dapat terjadi ‘trophic cascade’, yakni runtuhnya rantai makanan akibat perubahan populasi spesies yang tidak proporsional dengan spesies lainnya.

Apa yang harus dilakukan ke depan

Umumnya, terumbu karang mampu beradaptasi dengan baik terhadap ancaman alami. Namun apabila ancaman tambahan datang dari aktivitas manusia yang merusak, stres yang dialami terumbu karang dapat melebihi kapasitasnya untuk memulihkan diri.

Selain itu, pengaruh lain seperti tsunami, erupsi gunung, dan pemanasan air laut akibat krisis iklim juga akan menambah parah kondisi terumbu karang karena sifatnya yang dapat merusak area terumbu hingga ratusan ribu hektar dalam waktu singkat.

Kondisi geografi Indonesia yang terletak di cincin api pasifik dan rawan terkena bencana alam juga dapat meningkatkan ancaman tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menggandeng masyarakat pesisir sebagai aset penting dalam menjaga kesehatan terumbu karang.

Dalam hal ini, pemerintah bisa mengajak dan mendidik mereka supaya berkontribusi dalam menjaga ekosistem pesisir, sehingga aktivitas destruktif manusia bisa diminimalisir.

Pemerintah juga memerlukan regulasi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang lebih kuat, serta pengawasan pengembangan industri di daerah pesisir oleh pemerintah daerah.

Perlindungan laut yang berkelanjutan di Indonesia adalah kunci menjaga ketahanan perikanan dan sumber daya bahari.

(*)

Tri Aryono Hadi: Researcher at the Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Artikel ini dipublikasi sebelumnya di The Conversation.