PULUHAN pekerja mendatangi kawasan perusahaan PT Dunia Solar Indonesia di Batu Ampar, Kota Batam, pada Selasa (20/10/2026). Mereka menuntut kepastian pembayaran kompensasi sebesar satu kali gaji setelah berakhirnya masa kontrak kerja yang berdampak pada sekitar 400 buruh.
Perjuangan para pekerja yang diwakili PUK (Pengurus Unit Kerja) serikat pekerja tersebut membawa persoalan ini ke meja negosiasi bersama pihak manajemen. Tak hanya melancarkan aksi di lapangan, sebanyak 70 pekerja di antaranya juga melayangkan pengaduan resmi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengawal hak-hak mereka.
“Jadi ketemu PUK-nya. Tadi sempat melakukan negosiasi karena memang banyak yang sudah dikeluarkan di Dunia Solar. Alhamdulillah, tadi sudah dibuat surat perjanjian,” kata Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya.
Surat pernyataan yang mengikat komitmen perusahaan tersebut ditandatangani langsung oleh GM Production Sun Zhen Wei serta HR & GA Manager Lina Jane. Manajemen berjanji akan mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku terkait pencairan kompensasi.
HR & GA Manager PT Dunia Solar Indonesia, Lina Jane, mengonfirmasi janji perusahaan kepada para pekerja.
“Iya, kompensasi tetap kita bayar ke rekening masing-masing pekerja,” sebut Jane.
Namun, pihak manajemen masih enggan merincikan jadwal pasti pencairan kompensasi, detail berakhirnya kontrak para buruh, maupun kejelasan isu penutupan operasional pabrik.
Ancaman Pengangguran
DI balik gelombang pemutusan kontrak massal ini, Disnakertrans Kepri mengungkapkan bahwa akar masalah bermula dari penurunan volume proyek yang dikerjakan PT Dunia Solar Indonesia. Diky menyebut fenomena berkurangnya pekerjaan ini mirip dengan persoalan yang sebelumnya menghantam PT Ghim Li Batam.
“Permasalahannya hampir sama seperti PT Ghim Li, proyeknya itu berkurang dan segala macam. Kalau Ghim Li itu manajemennya sudah keluar, kalau ini perusahaan masih ada di sini,” jelas Diky.
Kondisi sepinya proyek yang mengancam nasib ratusan buruh ini memicu kekhawatiran meluasnya angka pengangguran di Batam jika iklim investasi terus merosot.
“Semoga investasi di Batam ini tetap berjalan. Takutnya semakin bertambah pengangguran karena banyak investasi yang mundur akibat proyek tidak berjalan lagi,” tandasnya.
Meski telah mengantongi janji di atas kertas, para buruh menegaskan akan terus mengawal realisasi pembayaran kompensasi tersebut agar janji manajemen tidak berhenti sekadar sebagai surat pernyataan semata.
(dha)
