WALI Kota Batam, Muhammad Rudi akhirnya angkat bicara terkait polemik brosur pengumuman BST yang memuat foto dirinya bersama Amsakar Achmad selaku Walikota dan Wakil Walikota Batam.
Rudi menilai tidak ada masalah dengan brosur pengumuman penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat kepada masyarakat Batam sebagai penerimanya. Foto dirinya sebagai Wali Kota Batam dan wakilnya, Amsakar Achmad, pada brosur itu dianggapnya wajar karena ia dan Amsakar adalah pimpinan administratif Kota Batam.
Sebelumnya, sempat menjadi polemik dan bahan pembicaraan publik terutama dijagat medsos terkait penggunaan foto Rudi dan Amsakar pada brosur itu, yang dianggap tidak wajar karena bantuan itu bersumber dari pemerintah pusat. Rudi dan Amsakar dinilai memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan politik. Mengingat keduanya digadang-gadang akan kembali maju dalam pemilihan pimpinan tertinggi Kota Batam.
“Surat dari Mendagri mengarahkan agar wali kota membantu sepenuhnya. Jadi kalau ada apa-apa warga saya bisa tanya saya,” kata Rudi di Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada Jumat (15/5).
Sementara itu, Amsakar Achmad menilai kalau brosur yang beredar itu tetap sesuai fungsinya, menginformasikan kepada penerimanya kapan dan dimana bantuan tersebut bisa diambil. Termasuk persyaratan yang harus dipenuhi penerimanya.
Amsakar juga meyakinkan kalau tidak ada unsur politis dalam brosur tersebut. Amsakar justru berseloroh kalau pajangan foto dirinya dan Rudi hanya sebagai hiasan saja.
“Kalau soal foto bunga-bunga sajalah itu,” kata Amsakar.
Dilain pihak, sebelumnya, Sekertaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho Tumbur menilai Pemerintah Kota (Pemko) Batam Pemko Batam kurang koordinasi dengan BNI, BRI dan Kantor Pos dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dalam brosur yang disebar, hanya menyebutkan penyerahan bantuan melalui Bank BNI, BRI dan PT Pos. Sehingga warga memadati kantor Pos Kantor Cabang BNI dan BRI. Padahal, kantor cabang ketiga instansi ini juga melayani hal serupa.
“Kantor Pos membuka pos pelayanan BST di 12 kantor pembantu di Batam. Ini harus menjadi perhatian Pemko untuk bulan depan,” kata Tumbur.
Selain itu, Tumbur juga meminta Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tidak mengabaikan keberadaan Presiden dan Kementerian Sosial (Kemenso) RI atas program bantuan sosial tunai (BST).
Tumbur menilai Rudi mengabaikan bantuan dari pusat karena brosur atau iklan banguan yang beredar, hanya memuat foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Sementara program itu milik pusat dan disalurkan melalui BRI, BNI dan Kantor Pos.
“Program BST itu kan dari pusat. Tapi Wali Kota dan Wawako terkesan memanfatkan untuk mesosialisasikan dengan foto mereka,” kata Tumbur lagi.
Untuk itu, Tumbur meminta agar dalam sosialisasi penyerahan bantuan, baik melalui media sosial dan lainnya, kepala daerah, tidak mengabaikan pemilik program. Sehingga tidak terkesan, kepala daerah mengklaim program itu miliknya.
*(Bob/GoWestId)
